Selain itu, Eddy menjelaskan pihaknya sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk menambah luas perkebunan kelapa sawit yang diremajakan. Strategi tersebut meliputi percepatan rekomendasi teknis, pembinaan dan bimbingan teknis program PSR, dan kemitraan.
Percepatan rekomendasi teknis meliputi pendampingan usulan rekomendasi teknis, percepatan penyesuaian aplikasi PSR dan integrasi dengan sistem basis data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil). Kemudian koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian atau lembaga terkait.
"Koordinasi dan kolaborasi dengan Kemenko Perekonomian, Ditjen SPPR [Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang] Kementerian ATR/BPN, Ditjen Planologi Kementerian ATR/BPN dalam membantu screening usulan calon rekomendasi teknik berupa keterangan denhan membentuk tim teknis di bawah Kemenko [Kementerian Koordinator] Perekonomian atau lintas kementerian/lembaga," tuturnya.
Kemudian untuk pembinaan dan bimbingan teknis PSR berupa pemberian bimbingan kepada petugas pendamping, petugas dinas daerah setempat, serta pengurus kelembagaan pekebun. Pembimbingan itu diikuti juga oleh peningkatan kapasitas kepada petugas pendamping yang bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pekebun.
"[Bimbingan teknis] berupa [bagaimana] peremajaan seperti pemilihan benih unggul, penanaman, pemeliharaan. [Kemudian] pembuatan peta koordinat dan pengelolaan administrasi seperti pembuatan rencana anggaran biaya [RAB] dan pelaporan," papar Eddy.
Terakhir, untuk kemitraan BPDPKS secara aktif dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit mendorong adanya kemitraan pekebun dengan perusahaan tersebut. Demikian halnya kemitraan dengan lembaga yang menaungi pekebun untuk melaksanakan peremajaan, pemeliharaan, dan memfasilitasi pendanaan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menargetkan program PSR mencapai 180.000 Ha setiap tahunnya. Untuk membantu pencapaian target tersebut, dia mendesak agar persyaratan yang harus dipenuhi oleh pekebun disimplifikasi.
"Kita pastikan agar [program] PSR sawit ini berjalan dengan baik. Tetapi saya minta jangan ada yang ribet-ribet karena ini adalah program rakyat," katanya.
Menurut SYL, demikian sapaan akrabnya, program PSR yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) sudah seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari instansi terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tanpa adanya peran aktif instansi di tingkat daerah program ini tidak bisa berjalan sebagai mana mestinya.
"Semua harus bergerak bersama untuk meningkatkan nilai kesejahteraan petani pekebun kita. Saatnya kita berjuang untuk petani agar skala ekonominya meningkat," tegasnya.
Berjalannya program PSR sesuai dengan target menurut SYL akan menyelamatkan kinerja ekspor Indonesia pada masa yang akan datang. Sebab, tidak bisa dipungkiri jika ekspor Indonesia masih bergantung pada produk kelapa sawit dan turunannya.
"Sawit adalah salah satu strategi [ekspor] yang paling dasar. Bahkan, saat COVID-19 kemarin pertumbuhan ekspor [perkebunan] kita di atas Rp600 triliun, 90% di tangan kelapa sawit dan perkebunan yang lain," ujarnya.
(rez/evs)
