Bloomberg Technoz, Jakarta – Sepanjang kuartal I—III tahun ini, setoran royalti batu bara PT Adaro Energy Indonesia Tbk  (ADRO) menembus US$1,17 miliar (sekitar Rp18,07 triliun asumsi kurs saat ini).

“Royalti kepada pemerintah naik 33% [secara year on year/yoy] menjadi US$1,17 miliar dari US$882 juta, sementara beban pajak penghasilan turun 71% [yoy] menjadi US$332 juta dari US$1,16 miliar,” sebut perseroan dalam paparan publik, Selasa (28/11/2023).

Pascamendapatkan izin usaha pertambangan khusus operasi produksi (IUPK-KOP) pada September 2022, mulai 1 Januari tahun ini PT Adaro Indonesia (AI) menerapkan ketentuan perpajakan dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) sesuai peraturan yang berlaku.

Dalam IUPK-KOP, tarif royalti Adaro naik ke kisaran 14% sampai 28%, dari tarif sebesar 13,5% berdasarkan ketentuan sebelumnya. Namun, tarif pajak penghasilan (PPh) badan turun dari 45% menjadi 22%.

IUPK-KOP tersebut, menurut ADRO, juga mengakibatkan perubahan lainnya terhadap bisnis grup, misalnya terkait dengan PNBP untuk pemerintah pusat dan porsi pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.