"Mayoritas atau 79,5% responden memandang perlunya wajib pajak dilibatkan dalam penyusunan agenda pajak para capres," demikian bunyi hasil survei tersebut.
Sebagai informasi, survei DDTC diikuti sebanyak 2.080 responden yang berlangsung pada 4 September - 4 Oktober 2023.
Pengumpulan data dilakukan secara daring melalui kuesioner dalam google forms. Penyebaran tautan kuesioner kepada pembaca DDTC dilakukan melalui situs jejaring dan media sosial.
Jumlah pembaca DDTC dengan indikator pengguna dalam Google Analytics tercatat 309.393 pada periode survei atau 5,22 juta setahun terakhir. Artinya, margin kesalahan tercatat sekitar 2,19% dengan tingkat kepercayaan 95%.
“Kurang lebih 80% pendapatan negara bersumber dari perpajakan. Tanpa perpajakan, agenda pembangunan yang diusung parpol dan capres tidak mungkin dapat dijalankan. Saatnya bicara pajak lebih mendalam!” bunyi pembuka dalam laporan tersebut.
Secara umum, survei pajak dan politik DDTCNews memuat empat klaster. Pertama, pemahaman soal pajak. Secara ringkas, responden dalam survei ini relatif sudah memahami pajak. Sebanyak 90,7% responden sudah paham-sangat paham terkait dengan hak dan kewajiban wajib pajak.
Kedua, perpajakan harus dibicarakan dalam pemilu. Mayoritas responden, yakni 95,0%, berpandangan agenda atau kebijakan perpajakan perlu-sangat perlu disampaikan parpol atau capres selama kampanye. Hal ini mengingat penerimaan perpajakan mendominasi pendapatan negara. “Sebanyak 93,8% responden setuju agar debat capres-cawapres nanti mengusung topik tentang pajak,” bunyi laporan tersebut.
Ketiga, kerelaan membayar pajak. Pada klaster ini, responden cenderung memilih netral (25,8%) serta tidak rela-sangat tidak rela (46,0%) membayar pajak lebih besar dari yang dibayarkan atas dasar peraturan yang berlaku saat ini.
Namun demikian, mayoritas responden meletakkan pajak sebagai sumber pendapatan negara prioritas pertama yang perlu ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pada masa mendatang.
Sementara itu, utang menjadi prioritas terakhir dalam membiayai pembangunan. Guna mengoptimalkan kinerja perpajakan sekaligus meningkatkan rasio pajak, mayoritas responden menilai bahwa peningkatan kepatuhan sukarela merupakan opsi kebijakan yang perlu diprioritaskan pemerintah.
Peningkatan kepatuhan sukarela ini bisa dicapai melalui penyampaian edukasi pajak, perbaikan layanan, hingga kemudahan administrasi perpajakan. Keempat, pajak memengaruhi pilihan dalam pemilu. Mayoritas responden menganggap pentingnya agenda atau kebijakan pajak dari parpol/capres akan memengaruhi pilihan dalam Pemilu. Mayoritas dari tiap generasi, baik generasi Z, milenial, generasi X, dan baby boomers, sepakat dengan hal itu.
(lav)
