Bloomberg Technoz, Jakarta - Mayoritas masyarakat Indonesia berharap debat calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 mengusung topik tentang pajak. Hal ini tercantum dalam laporan hasil survei pajak dan politik DDTC bertajuk 'Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak' yang terbit Selasa (28/11/2023).

Berdasarkan hasil survei DDTC, 93,8% responden sepakat agar debat capres dan cawapres mengusung topik tentang pajak. Rinciannya, 65% responsen menilai sangat perlu agar isu pajak muncul dalam agenda debat, dan 28,8% responsen menilai perlu. Sisanya, 4,6% responsen netral, 1,6% menilai tidak perlu, dan tidak ada yang memilih sangat tidak perlu.

"Sebanyak 93,7% responden menyatakan agenda pembangunan, terutama belanja pemerintah penting untuk disampaikan oleh capres dalam masa kampanye Pemilu," demikian tertulis dalam laporan hasil survei.

Kemudian, sebanyak 92,4% responden menilai agenda pembiayaan program pemerintah sangat penting dan penting disampaikan oleh capres dalam kampanye Pemilu 2024.

Selanjutnya, 95% responden sepakat bahwa capres dan cawapres sangat perlu menyampaikan agenda atau kebijakan perpajakannya selama kampanye. Secara rinci dipaparkan, 67,4% responsen menilai sangat perlu, 27,6% responden menilai perlu, sisanya 3,5% netral, 1,3% responden merasa tidak perlu, dan hanya 0,2% responden menilai sangat tidak perlu.