Ke depannya, Zulhas mengatakan jumlah rekomendasi dan kuota harus sama untuk menjaga tata kelola impor bawang putih dengan baik.
Zulhas berharap kejadian serupa tidak akan kembali terulang di kemudian hari. Sebab, posisi nomor 1 di lingkup Kementan telah berganti dari Syahrul Yasin Limpo menjadi Amran Sulaiman pada akhir Oktober 2023.
“Menterinya sudah baru, saya bisa telepon. Mudah-mudahan tahun depan sama, rekomendasi dan kuota sama,” ujarnya.
Ombudsman RI mendeteksi adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam penerbitan dan pelaksanaan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan, penerbitan RIPH bawang putih Kementan melebihi rencana impor bawang putih yang ditetapkan Pemerintah melalui Rakortas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Pada saat penyerahan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman RI pada 17 Oktober 2023, pihak Kementerian Pertanian telah menerbitkan sekitar 1,2 juta ton RIPH bawang putih. Sedangkan kebutuhan rencana impor sebagaimana ditetapkan pada Rakortas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tanggal 25 Januari 2023 adalah sebesar 561.926 ton,” ujar Yeka dalam siaran pers, Rabu (8/11/2023).
Selain itu, Ombudsman sebelumnya juga menemukan setidaknya 5 dugaan praktik maladministrasi yang berkaitan dengan penerbitan Surat Izin Impor (SPI) bawang putih oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag).
Nama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) terseret dan perannya disebut berulang kali dalam laporan dugaan maladministrasi kegiatan impor bawang putih versi Ombudsman RI.
“Pelapor menduga permasalahan yang dialami pelapor ini disebabkan oleh permainan Menteri Perdagangan dan oknum Kementerian Perdagangan dengan inisial SA,” ujar Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika dalam kegiatan Penyerahan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) yang disiarkan secara virtual, Selasa (17/10/2023).
(ain)
