Bloomberg Technoz, Jakarta - Mengawali pekan, pemerintah merilis posisi termutakhir utang negara untuk membiayai Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN).

Pada akhir Januari 2023, posisi utang pemerintah meningkat menjadi Rp Rp 7.754,98 triliun, meningkat sekitar Rp 20,99 triliun dibanding posisi akhir 2022. 

Hampir 90% utang pemerintah tersebut merupakan utang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Perinciannya, SBN domestik berdenominasi rupiah senilai Rp 5.519,27 triliun yang terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Lalu, ada juga SBN valas senilai Rp 1.375,09 triliun, terdiri atas SUN sebesar Rp 1.057,63 triliun dan SBSN Rp 317,46 triliun.

Kementerian Keuangan RI mengungkapkan, penguatan nilai tukar rupiah menghadapi dolar Amerika Serikat (AS) sejak Desember 2022 hingga Januari lalu, telah membantu menurunkan posisi utang pemerintah dalam valas. 

Pada akhir Januari, proporsi utang SBN valas mencapai 17,73% dari total utang pemerintah. Sedang pada periode yang sama tahun sebelumnya lalu, proporsi SBN valas mencapai 20,76%. 

Pelemahan rupiah