Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyuarakan semangat agar pemerintah jangan bergaya seperti Orde Baru. Seruan sentimen anti-Orde Baru dikemukakan Presiden ke-5 RI tersebut di acara Rakornas Relawan Ganjar-Mahfud pada Senin (27/11/2023) yang berlangsung siang hingga petang. Megawati mengisyaratkan penguasa saat ini yang sewenang-wenang kepada rakyat.
"Bolehkah kamu menekan rakyatmu, bolehkah kamu memberikan kepada rakyatmu tanpa melalui perundangan di Republik Indonesia ini? Lalu keluarganya itu sorry ya. Mestinya ibu enggak boleh ngomong gitu tapi udah jengkel tahu enggak," kata Megawati di kawasan JIExpo, Jakarta.
"Republik ini penuh dengan pengorbanan mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru?" lanjut dia.
Megawati pada zaman Orde Baru pimpinan Soeharto memang mengambil posisi sebagai oposisi. Meski tidak selalu menunjukkan kontra terbuka tetapi di bawah pimpinan putri kandung Presiden Soekarno ini, PDIP-dahulu saat bernama PDI- menjadi partai pengkritik Orde Baru nomor satu. Bahkan hingga saat ini PDIP senantiasa menghidupkan jargon yang berseberangan dengan Soeharto dan rezimnya. Sentimen anti-Orde Baru juga bergaung keras pada awal masa Reformasi usai Soeharto ditumbangkan pada 1998.
Ungkapan Megawati di acara relawan itu lalu disambut teriakan massa. "Lawan,lawan, lawan."
Mega lalu membakar semangat dengan pertanyaan dan pekik merdeka.
"Berani tidak berani tidak? Merdeka, merdeka, merdeka. Menang kita Ganjar-Mahfud 1 putaran," kata Mega disambut respons teriakan relawan dengan kata "lawan".
"Kadang-kadang ya saya kan ya apa ya saya manusia juga dong. Bayangkan lho kok saya kayak enggak dihormati ya? Kenapa saya lho saya jelek-jelek pernah dari presiden lho dan masih diakui sebagai Presiden ke-5. Nurani saya lho terbuka dong," lanjut dia.
Dengan kalimat Mega soal baru berkuasa dan menekan rakyat tanpa melalui perundangan, maka kuat dugaan diarahkan kepada Presiden Jokowi. Diketahui Jokowi sudah renggang hubungannya dengan PDIP. Apalagi soal aturan dan perundangan yang diakal-akali belakangan disematkan kepada Jokowi dan keluarganya.
Hal itu terjadi usai putranya Gibran Rakabuming Raka melalui putusan MK akhirnya bisa maju di Pilpres 2024. Atas putusan MK itu, Anwar Usman selaku Ketua MK sudah dijatuhi sanksi pelanggaran etik berat. Gibran maju bersama Prabowo menjadi paslon nomor urut 2.
(ezr)
