Lebih lanjut, Herry mengatakan, penyediaan perumahan di Indonesia dihadapkan dengan tantangan 12,7 juta backlog perumahan yang harus diselesaikan pada 2045. Tahun lalu, kata Herry, pemerintah telah memberikan subsidi perumahan pada 226 ribu MBR. Sementara itu, pada 2023, pemerintah telah mengalokasikan 220 ribu unit untuk program KPR FLPP dengan total nilai Rp 25,18 triliun. 

Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan, Rionald Silaban, mengungkapkan dalam pelaksanaan KPR FLPP, SMF didukung oleh penyertaan modal negara (PMN) yang bersumber dari APBN. "Penerbitan obligasi sebanyak Rp 2 triliun tersebut merupakan bagian dari penerbitan obligasi keberlanjutan ke-6 pada tahap ke-4 dengan realisasi sebesar Rp 9 triliun," tambahnya. 

(tar/wep)