"Dana perlindungan sosial daerah sangat kecil dibandingkan pemerintah pusat yang membelanjakan sangat besar melalui belanja perlindungan sosial," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita, Jumat (24/11/2023).
Rinciannya, dana untuk perlindungan sosial, petani, dan UMKM terdiri dari: Program Keluarga Harapan (PKH) Rp19,6 triliun untuk 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Kartu Sembako Rp 36,3 triliun untuk 18,5 juta KPM, dan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Rp38,6 triliun untuk 96,4 juta peserta.
Selanjutnya, Program Bantuan Sosial Pangan tercatat Rp8,2 triliun berupa bantuan beras, telur, dan ayam, Program Bantuan Benih, Mulsa, dan Pupuk Organik Rp1,2 triliun, Program bantuan Alat dan Mesin Pertanian Rp 574,6 miliar, serta Program Bantuan Ternak Rp196,6 miliar.
Selain itu, Program Subsidi dan Kompensasi Listrik Rp83,4 triliun, Subsidi LPG 3 Kg Rp52,2 triliun, Subsidi dan Kompensasi BBM Rp97,2 triliun, dan Subsidi Perumahan Rp724,2 miliar.
Untuk belanja pendidikan, terdiri dari Program Indonesia Pintar Rp8,4 triliun, Program KIP Kuliah Rp11,4 triliun, BOS Kemenag Rp10,5 triliun, BOPTN Rp4,6 triliun, dan Kartu Prakerja Rp4,3 triliun.
Belanja Infrastruktur terdiri dari, pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur Rp129,7 triliun, dan bantuan bencana Rp1,8 triliun.
Berdasarkan realisasi Pendapatan dan Belanja Begara tersebut, APBN defisit Rp6700 triliun atau 0,003% terhadap PDB dan keseimbangan primer surplus Rp365,37 triliun. Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp168,51 triliun, 28,17% terhadap target.
(mfd)
