Kali ini, dia pun memberikan poin pada kualitas Hukum dan HAM pemerintahan Jokowi. Dia menilai, permasalahan HAM bukanlah hal ekstraordinary, penyelesaiannya hanya membutuhkan komitmen pemerintah untuk benar-benar menjawab kebutuhan kelompok rentan.
"Yang kedua indeks hukum dan HAM skornya 6,2 dari 10," kata Ganjar.
Salah satu contohnya, kata dia, komitmen pemerintah dalam memberikan kesetaraaan kesempatan bagi kelompok disabilitas. Bantuan yang diberikan pemerintah pun bukan sekadar memberikan kekhususan, tapi memberikan fasilitas yang memungkinkan para penyandangnya lebih mandiri.
"Penyandang disabilitas di bawah 60 tahun ada sebanyak 3,3 juta orang, termasuk dengan ODGJ [orang dengan gangguan kejiwaan]," ujar dia.
Hal yang sama, menurut Ganjar, juga terjadi pada persoalan rendahnya gaji atau pendapatan para guru honorer. Dia menilai, pemerintah sebenarnya hanya perlu menghitung kelayakan dan bisa memberikan hak upah minimal regional (UMR).
Toh, kata dia, peningkatan kesejahteraan pada guru akan berdampak pada kualitas pendidikan. Sehingga Indonesia bisa memiliki sumber daya manusia yang semakin baik.
"Kalau pemerintah di negeri kita tidak memberi contoh yang baik contohnya terkait guru honorer yang hanya dibayar 300.000 per bulan. Ini hanya butuh komitmen," ujar Ganjar.
(frg/roy)
