Menurut Sri Mulyani, hal itu merupakan salah satu cara edukasi publik bahwa keuangan negara tidak hanya sekadar pajak, bea cukai, utang, tetapi juga terdapat belanja dan aset kekayaan negara yang bermanfaat bagi perekonomian Indonesia.
“Kami juga terus memperbaiki bagaimana wujud pengelolaan aset negara ini bisa betul-betul diterjemahkan di dalam prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas,” kata Menkeu.
Lebih lanjut, Menkeu menjelaskan penggunaan Barang Milik Negara (BMN) semakin distandarkan dengan standar barang dan standar kebutuhan di dalam rangka menciptakan optimalisasi BMN. Pengelolaan BMN memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dalam perannya menopang pelaksanaan tugas pemerintahan, pemberian pelayanan publik, dan pemerataan pembangunan.
Selain itu, Kemenkeu juga melakukan uji coba untuk mengukur kinerja aset. Menkeu mengatakan piloting untuk mengukur kinerja aset dilakukan melalui implementasi asuransi barang milik negara.
“Karena Indonesia adalah negara yang ada di dalam ring of fires, jadi sering sekali terjadi juga bencana alam yang bisa merusak aset. Dan oleh karena itu, memproteksi aset melalui pengasuransian menjadi sangat penting,” tutur Sri Mulyani.
Dari sisi tata laksana dan tata kelola, pemerintah juga melakukan penertiban sertifikasi BMN, terutama untuk tanah yang ditargetkan dapat selesai pada tahun 2024. Selain itu, pemerintah juga membentuk jabatan fungsional penatalaksanaan barang dan indeks pengelolaan aset untuk berbagai indikator kinerja dari birokrasi.
Dalam kesempatan tersebut, Menkeu juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh Kementerian Lembaga untuk terus menunjukkan kepeduliannya dalam menjaga aset negara.
APBN mendukung penyediaan aset negara berupa sarana dan prasarana publik secara merata di seluruh pelosok negeri. Aset negara dikelola dengan lebih baik untuk meningkatkan kualitas layanan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
Kemenkeu melalui Direktrorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berupaya optimal meningkatkan pengelolaan aset negara agar semakin andal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, di antaranya melalui pemberian penghargaan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang.
Anugerah Reksa Bandha merupakan bentuk penghargaan bagi para pemangku kepentingan di bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang telah bekerja kolaboratif mendukung optimalisasi aset negara. Kegiatan Anugerah Reksa Bandha Tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan motivasi seluruh pemangku kepentingan Kemenkeu di bidang pengelolaan kekayaan negara dan lelang untuk terus mengoptimalkan penggunaan aset.
(dov/lav)
