Bloomberg Technoz, Jakarta - Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mempertanyakan efektivitas dari rencana buruh melakukan mogok kerja nasional. Hal ini menyusul kekecewaan sejumlah kelompok buruh usai pemerintah menetapkan upah minimum provinsi atau UMP 2024. 

“Apakah mogok nasional merupakan solusi dari masalah ini? bukankah mogok itu malah menimbulkan masalah baru?,” kata Putri, Selasa (21/11/2023). 

Kemenaker pun meragukan seluruh buruh yang terlibat dalam rencana demo dan aksi mogok kerja tersebut memang menjalani sesuai dengan keinginan pribadi. Menurut Putri, sebagian buruh atau pekerja pasti ingin memastikan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan harian. Hal ini merujuk pada pekerja yang memang mendapat upah harian. Aksi mogok justru akan memangkas penghasilannya.

Selain itu, dia menilai aksi mogok kerja nasional akan mengganggu kepentingan umum, termasuk keberlangsungan usaha. Padahal, kondisi keuangan perusahaan ikut menentukan kesejahteraan dan nasib pada pekerjanya. 

“Jadi yang selalu kami sounding-kan kenapa gak kita berdialog aja? kita coba diskusikan mungkin ada yang belum paham, mungkin kami yang menjelaskan belum terlalu jelas. Ayo kita duduk bersama, kita dialog. Kalau tiba-tiba mogok apakah jadi solusi? jadi sekali lagi, segala dinamika hubungan industrial mari kita dialogkan kita diskusikan,” ujar Putri.