Di sisi lain, kelompok buruh, yang diwakili Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ngotot meminta pemerintah menaikkan UMP dan UMK 2024 sebesar 15%. Buruh menyinggung kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri mencapai 8%, ditambah pensiunan naik 12%.
“Daya beli turun 30% pascapandemi. Harga beras naik 40% ini tertinggi dalam sejarah, telur naik lebih dari 30%, juga BBM naik. Itu alasan buruh minta naik 15%,” ujar Presiden KSPI, Said Iqbal.
UMP DKI dari Masa ke Masa
UMP Jakarta hampir selalu naik dari masa ke masa, dan gubernur ke gubernur. Pada masa kepemimpinan siapa UMP Ibu Kota naik paling tinggi?
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta memiliki data UMP sejak 1999, pada masa pemerintahan Gubernur Sutiyoso. Bang Yos, sapaan akrab Sutiyoso, menjadi gubernur pada 1997-2007.
Pada 1999, UMP DKI Jakarta tercatat Rp 231.000/bulan. Naik 16,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pada 2000, UMP melonjak 49,03% dibandingkan tahun sebelumnya menjadi Rp 344.257/bulan.
Sepanjang 1999-2007, rata-rata UMP Jakarta naik 20,11% per tahun.
Setelah menjabat 2 periode, Bang Yos digantikan oleh Fauzi Bowo, yang menjadi wakil gubernur periode 2002-2007. Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, menjadi gubernur pada 2007-2012.
Pada 2007, UMP Jakarta naik 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada 2008, UMP tidak naik, tetap di Rp 972.605/bulan.
Sepanjang masa jabatan Foke, rerata kenaikan UMP Jakarta adalah 9,4% per tahun.
Pada 2012, Joko Widodo hijrah dari Solo ke Jakarta dan memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama. Jokowi, sapaan akrab Joko Widodo, hanya menjabat hingga 2014 karena kemudian terpilih menjadi presiden, hingga saat ini.
Pada tahun pertama menjabat sebagai Balai Kota-1, Jokowi menaikkan UMP Jakarta sebanyak 18,54% menjadi Rp 1.529.150/bulan. Pada 2013, UMP dinaikkan signifikan 43,87% menjadi Rp 2.200.000/bulan.
Walau hanya 2 tahun menjadi gubernur, Jokowi menaikkan UMP rata-rata 24,45% per tahun. Jokowi menjadi yang paling 'royal' soal kenaikan UMP.
Begitu Jokowi menempati Istana Negara, sang wakil pun naik tahta di Jakarta. Ahok, sapaan akrab Basuki, menjadi gubernur Jakarta pada 2014-2017.
Pada 2014, Ahok menetapkan UMP Jakarta naik 10,95% menjadi Rp 2.441.000/bulan. Kemudian setahun berikutnya UMP naik 10,61% ke Rp 2.700.000.
Rata-rata kenaikan UMP pada masa jabatan Ahok adalah 11,16% per tahun.
Kemudian Anies Rasyid Baswedan menjadi pengganti Ahok setelah memenangkan Pilgub 2017. Anies kini menjadi salah satu calon presiden untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Pada 2017, Anies menyetujui kenaikan UMP Jakarta sebesar 8,25% ke Rp 3.355.750/bulan. Setahun berikutnya, UMP naik 8,71% menjadi Rp 3.648.036/bulan.
Sepanjang 5 tahun menjadi gubernur, Anies menaikkan UMP rata-rata 6,98% per tahun.
Saat masa jabatan Anies paripurna, Pilgub Jakarta baru akan digelar pada November 2024. Oleh karena itu, Heru ditunjuk menjadi Pj.
Pada tahun pertama masa jabatannya, Heru menaikkan UMP Jakarta sebanyak 5,11% menjadi Rp 4.641.854/bulan. Pada 2023, UMP naik 5,58% ke Rp 4.900.798 dan naik 3,4% tahun depan.
Jadi sepanjang masa jabatannya, Heru menaikkan UMP Jakarta rata-rata 4,69% per tahun. Berkebalikan dengan Jokowi, Heru menjadi yang paling 'pelit' soal UMP.
(aji)
