Sebelumnya Ganjar dalam acara Sarasehan Nasional Alumni Universitas Negeri Makassar, Sabtu (18/11/2023) di Balroom Four Points Hotel Makassar, Ganjar mengatakan memberikan nilai 5 dari 10 perihal penegakan hukum di Indonesia. Artinya angka tersebut dengan rentang 1-10 merupakan angka nilai yang relatif buruk.
Hal ini mengacu kepada adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait ketentuan umur capres dan cawapres yang tak lagi dibatasi di 40 tahun. Putusan ini dinilai hanya memuluskan jalan putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju menjadi cawapres dari Prabowo Subianto, dan menjadi rival paslon Ganjar-Mahfud.
Sementara untuk mendukung pernyataannya tersebut, Ganjar menyebutkan beberapa data, yaitu persepsi penegakan hukum saat ini yang sebesar 30,7%. Ganjar mengatakan untuk memperbaiki hal tersebut maka perlu dilakukan "supremasi hukum untuk melindungi seluruh warga".
"Sementara untuk indeks hukum dan HAM pada 2017-2022 memiliki skor 6,2. Sehingga yang harus dilakukan ialah memperkuat lembaga HAM, perkuat pendidikan HAM pada publik," kata Ganjar.
Diketahui Ganjar dan Yasonna merupakan sama-sama kader PDIP. Hubungan PDIP dengan Presiden Jokowi belakangan merenggang lantaran Gibran Rakabuming putra Jokowi 'nyapres' lewat kubu rival koalisi partai berlambang banteng moncong putih. Namun menteri-menteri dari PDIP masih berada di Kabinet Indonesia Maju (KIM) termasuk Yasonna Laoly.
(prc/ezr)
