Menurut Arifin, perpanjangan kontrak tersebut mesti dilakukan demi memaksimalkan cadangan emas, tembaga, serta mineral ikutan lainnya di Papua, yang selama ini dikelola oleh Freeport.

Terlebih, lanjut Arifin, pascahabisnya IUPK eksisting pada 2041, operasi tambang bawah tanah PTFI – termasuk tambang legendaris Grasberg – akan dikendalikan oleh pemerintah melalui holding pertambangan PT Mineral Industri Indonesia (MIND ID).

Terkait dengan hal itu, Erick mengatakan pemerintah baru akan melakukan perpanjangan izin usahanya saja. Untuk divestasi, baru akan dilakukan menjelang habisnya IUPK eksisting PTFI.

"Perpanjangannya [IUPK tahun ini], nanti baru divestasi. Jadi masih lama."

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang telah mengisyaratkan bahwa pemerintah bakal mengebut perpanjangan IUPK PTFI pasca 2041, menyusul negosiasi penambahan saham 10%.

Dalam pertemuan dengan CEO Freeport McMoRan Inc. Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat awal pekan ini; Jokowi juga menyebut lobi-lobi perpanjangan IUPK PTFI selama 20 tahun pasca-2041 juga sudah masuk tahap lanjut. Bahkan, negosiasi itu diklaim telah mencapai tahap akhir dan bakal diteken tahun ini.

Selain penambahan porsi saham, PTFI juga diminta untuk membangun pabrik smelter baru selain di Manyar, Gresik, Jawa Timur, melainkan juga di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat.

(ibn/wdh)