Bloomberg Technoz, Jakarta – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengegaskan proses penambahan 10% porsi saham pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) baru akan dilakukan kurang lebih 20 tahun mendatang atau menjelang 2041, bukan tahun ini.

Sedianya, izin usaha pertambangan khusus (IUPK) eksisting Freeport baru diberikan Pemerintah Indonesia pada 2018 untuk periode 2 x 10 tahun hingga 2041, menyusul habisnya masa berlaku kontrak karya (KK) PTFI pada 2021.

Setelah perpanjangan tersebut, Indonesia sudah menguasai 51,2% saham PTFI. Dengan demikian, jika Freeport kembali melepas 10% sahamnya sebagai syarat perpanjangan IUPK selepas 2041, porsi kepemilikan pemerintah akan bertambah menjadi 61,2%.

"Divestasi Freeport masih 20 tahun lagi," ujar Erick saat ditemui di Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif sebelumnya telah memastikan bahwa pemerintah segera meneken perpanjangan IUPK Freeport untuk masa berlaku hingga 2061.