"Ketika masalah keamanan regional di seluruh dunia meluas, kami mendesak Anda untuk fokus pada pemberian bantuan militer yang telah kami janjikan kepada Taiwan," demikian menurut surat yang dipelopori oleh Perwakilan Rob Wittman, wakil ketua Komite Angkatan Bersenjata Parlemen AS.
"Kita tidak bisa memberikan janji yang berlebihan dan memberikan yang kurang kepada teman-teman terdekat kita."
Para anggota parlemen meminta Kendall untuk memberikan laporan terinci pada 18 Desember 2023. Di dalamnya, mereka meminta detil status rencana program retrofit 141 pesawat tempur F-16 Taiwan. Selain itu, mereka juga mempertanyakan status pembuatan dan pengiriman 66 pesawat F-16 baru yang dibangun Lockheed Martin Corp.
Menurut surat itu, penundaan program retrofit sudah mendekati tiga tahun akibat kurangnya ketersediaan suku cadang utama. Pengiriman jet yang lebih baru juga telah tertunda lebih dari 15 bulan karena kompleksitas pengembangan perangkat lunak yang tidak diantisipasi oleh produsen.
Pengiriman pertama pesawat tempur baru ini pun telah diundur dari Oktober 2023 menjadi Juli-September 2024. Total penjualan seharusnya selesai pada tahun 2025-2026 tetapi perkiraan waktu pengiriman sekarang telah bergeser ke tahun 2026-2027.
Kedua program F-16 tersebut bernilai US$12,7 miliar dari total pembelian alutsista Taiwan sebesar US$14,3, sejak 2019. Selain F-16, Taiwan memang juga memesan sistem pertahanan udara Patriot dan Stinger, rudal anti-kapal Harpoon, torpedo berat, dan sistem roket bergerak HIMARS.
Seorang juru bicara Lockheed Martin mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa perusahaan tersebut "berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan Taiwan kepada kami di seluruh program F-16-nya. Dalam kemitraan dengan pemerintah A.S., Lockheed Martin berfokus pada pengembangan kemampuan F-16 untuk mendukung tujuan kerja sama keamanan A.S."
Lockheed Martin mengklaim memiliki 126 F-16 yang sedang dipesan untuk pelanggan lain di fasilitas produksinya di Greenville, South Carolina.
Juru bicara Badan Kerja Sama Keamanan Pertahanan Pentagon tidak menanggapi permintaan komentar.
"Mengingat penundaan historis Departemen Pertahanan dalam melaksanakan penjualan militer asing ini, kompleksitas integrasi perangkat lunak F-16, dan tantangan pengiriman logistik, kami masih menilai eksekusi kasus-kasus ini berisiko tinggi," kata Wittman dalam sebuah pernyataan kepada Bloomberg.
Para anggota parlemen mengatakan bahwa mereka bersedia bekerja sama dengan Pentagon untuk memastikan penyelesaiannya tepat waktu, dengan mengutip latihan-latihan yang sering dilakukan China di perairan dan wilayah udara di sekitar Taiwan.
(bbn)
