Bloomberg Technoz, Jakarta - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyayangkan tak satu pun komisioner KPU yang hadir dalam rapat di DPR bersama Bawaslu dan DKPP pada hari ini. Sedianya, KPU harus hadir karena rapat tersebut adalah tindak lanjut permohonan konsultasi dari KPU terkait putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 28P/HUM/2023. Padahal menurut DPR, waktu sangat penting dan seharusnya komunikasi antara pihak terkait tidak molor.

"Yang meminta rapat mereka (KPU), suratnya sifatnya penting gitu tapi mereka yang enggak dateng," kata Doli Kurnia kepada awak media, di gedung DPR Jakarta, Senin (20/11/2023). 

"Harusnya kan harus ada sistem piket lah. Kan mereka 7, masa tujuh-tujuhnya ilang gitu, sama sekjen-sekjen juga ilang, itu yang saya kira menjadi catatan kita," lanjut dia.

KPU sendiri diketahui mengirimkan surat penundaan atau penjadwalan ulang rapat. Hal ini terjadi karena komisionernya disebut tengah pergi ke luar negeri untuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek). Doli menyayangkan bahkan sampai sekjen KPU ada kunjungan. Padahal agenda ini bersifat penting khususnya terkait pemilu.

"Kemudian yang kedua ya ada perwakilannyalah, kita enggak melarang mereka keluar negeri mereka tugas ya, tapi dibagilah, masak enggak ada piket sih? Berangkat semuanya gitu loh," terangnya.