"Sebaliknya, Anda harus dengan tegas melanjutkan tugas-tugas yang tidak dapat ditunda. Ini merupakan pemikiran dasar perdana menteri menurut pandangan saya."
Survei-survei tersebut dilakukan ketika Kishida berada di San Francisco untuk menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik, di mana dia melakukan pembicaraan dengan para pemimpin termasuk Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jiping. Biden mengundang Kishida dalam kunjungan kenegaraan awal tahun depan.
Diketahui, PM Jepang sering mengalami peningkatan dukungan setelah acara internasional, yang meningkatkan profil diplomatik mereka.
Namun, jajak pendapat menunjukkan responden tidak begitu antusias dengan rencana Kishida untuk memberikan potongan pajak sebesar 40.000 yen atau setara Rp41,3 juta tahun depan dan bantuan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah untuk mengatasi kenaikan harga.
Hal tersebut dianggap oleh beberapa responden sebagai upaya sementara untuk mendapatkan dukungan. Sementara yang lain mengungkapkan kekhawatiran tentang situasi fiskal negara yang sedang berutang banyak.
Suzuki mengatakan bahwa niat dan tujuan dari paket ekonomi terbaru belum cukup disampaikan kepada publik. Sehingga, rencana paket ekonomi itu tidak mendapatkan dukungan dari mereka.
Debat parlemen mengenai anggaran tambahan yang disetujui kabinet untuk mendanai langkah-langkah dalam paket senilai lebih dari 17 triliun yen atau setara Rp1.760 triliun dijadwalkan akan dimulai pada hari Senin.
Jepang memiliki beban utang publik tertinggi di antara negara-negara maju setelah bertahun-tahun melakukan pengeluaran melebihi kemampuannya. Penerbitan obligasi tambahan yang diperlukan untuk mendanai anggaran tambahan akan menambah beban utang tersebut.
Juru bicara pemerintah Hirokazu Matsuno juga menyebutkan serangkaian pengunduran diri pejabat-pejabat. Dia menambahkan, pemerintah akan memperhatikan hal tersebut dan bekerja dengan rasa urgensi yang lebih tinggi.
Dilaporkan Kyodo News, Kishida telah menolak seruan untuk mengadakan pemilu lebih awal tahun ini agar dia dapat melaksanakan rencana ekonominya. Dengan tingkat dukungan terhadap partai-partai oposisi yang hanya mencapai satu digit, LDP yang sudah lama berkuasa hampir pasti akan tetap berukuasa setelah pemilu berikutnya.
Perdana menteri memiliki hak untuk menggelar pemilu kapan pun dia menginginkannya sebelum masa jabatan anggota parlemen di majelis rendah berakhir pada tahun 2025.
(bbn)
