Dia memprediksi sejumlah perusahaan dan pabrik akan lumpuh saat pelaksanaan mogok kerja. Ancaman ini dilontarkan karena pemerintah memberikan gelagat enggan berunding secara baik dengan kelompok buruh.
"Dengan melibatkan 5 juta buruh dari 100 ribu pabrik dan perusahaan di Indonesia. Unjuk rasa bergelombang secara nasional juga terus dilakukan di beberapa daerah,” kata Said.
Hingga saat ini, UMP DKI Jakarta sebenarnya belum diketok. Hasil sidang UMP masih harus dikirimkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk diumumkan, Besok (20/11/2023).
Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 51 tahun 2023 tentang Pengupahan, formula kenaikan UMP adalah pertumbuhan ekonomi dikali alfa dan dikali upah minimum berjalan. Rumusan ini berlaku untuk UMP yang telah melebihi batas atas.
"Kita lapor ke Gubernur, nanti lewat keputusan Gubernur diputuskan angka UMP DKI. Kita akan berikan saran, nanti yang menentukan pak gubernur," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Prov DKI Jakarta, Hari Nugroho.
(mfd/frg)
