Aufrida menjelaskan strategi yang dimaksud adalah strategi perencanaan akselerasi sertfikasi merk. Strategi pertama adalah konsolidasi merk bagi pelaku UMKM yang memiliki karakteristik produk sama di suatu wilayah.
Karena tidak dapat dipungkiri banyak pelaku UMKM di daerah yang menggunakan satu merk untuk semua dan tak terdaftar secara resmi.
Kemenkop UKM saat ini tengah mengoptimalisasi asosiasi, organisasi masyarakat, dan akademisi untuk melakukan pendampingan pendafaran daring dan konsultasi HKI. Upaya tersebut juga diikuti oleh percepatan dalam sistem pendaftaran merk.
Nama yang Unik
Sementara itu, Subkoordinator Kerja Sama Antar Lembaga Non Pemerintah dan Monitoring Kekayaan Intelektual Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Handi Nugraha menyebut merk adalah elemen penting yang harus benar-benar diperhatikan oleh pelaku UMKM sebelum mendaftar ke DJKI Kemkumham.
"Pilih merk atau brand yang kata-katanya unik, jangan yang sudah umum. Karena intinya kita mengajukan merk itu jangan sampai mirip dengan yang sudah terdaftar. Mirip saja tidak boleh, apalagi sama dengan yang sudah terdaftar," katanya.
Handi menyarankan agar pelaku UMKM memilih kata-kata yang memang benar-benar karya sendiri atau sama sekali belum pernah ditemukan di dalam kamus. Selain itu, merk juga tidak boleh sama dengan barang yang direpresentasikan, contohnya kopi dengan merk kopi.
"Untuk merk ini memang tidak bisa sembarangan, ada yang sama dari sisi bunyi atau penyebutan walaupun secara kata berbeda juga tidak bisa. Mau tidak mau mereka yang mendaftar harus mengganti merknya agar bisa terdaftar," paparnya.
Kemudian yang tak kalah penting adalah desain kemasan. Desain kemasan tidak diperbolehkan menyerupai atau memiliki kemiripan dengan merk yang sudah ada, khususnya kemasan produk serupa
"Desain kemasan itu aman selama berbeda dengan merk yang sudah terdaftar. Masalahnya banyak yang pakai aplikasi sama kemudian desainnya jadi sama," ujarnya.
(rez/ggq)
