Diketahui, putra Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming Raka maju di pilpres bersanding dengan Prabowo Subianto. Gibran "Jokowi junior" merupakan cawapres nomor urut 2.
Firman mengatakan, cara-cara seperti ini adalah gaya politik yang masih tradisional, tidak modern dan jauh dari mendidik. Anggaran negara sebagaimana aparatur negara seharusnya kata pengamat tersebut diposisikan netral juga. Artinya, tak sepantasnya digunakan untuk kepentingan politik. Di negara-negara demokrasi yang maju, upaya usang "menyuap" demi kepentingan politik jarang dilakukan.
"Karena ini adalah proyek negara direduksi menjadi demi kepentingan politik skala tertentu," ujar dia.
Menurutnya, untuk kenaikan gaji pegawai negara masih bisa ditolerir karena memang ada inflasi. Namun demikian kenaikan gaji bagi ASN, TNI-Polri tak juga menjadi jaminan mereka akhirnya berpihak ke paslon tertentu di pilpres. Biasanya kata dia, ASN dan keluarganya juga sudah punya pilihan sendiri.
Di sisi lain, mengucurkan bansos dengan royal kala serapan APBN belum optimal sangat patut dipertanyakan. Tren bombastis bansos kata dia, amat kontraproduktif dengan program pemerintah yang seharusnya sarat kualitas.
"Saya kira kebanyakan manuver Pak Jokowi saat ini adalah juga demi kepentingan anaknya," ujar dia.
Dihubungi terpisah, pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio menyebut, sudah biasa pada tahun politik maka kebijakan pun akan sangat politis untuk tujuan pemilu. Hal ini yang tercermin jelas dari mengganjar rakyat dengan bansos demi bansos.
"Ya untuk kebutuhan politik kan? Besok sudah pemilu. Pemilu kan tinggal menghitung beberapa bulan sudah pasti di tahun politik selalu ada uang politik, ya itulah Indonesia," kata Agus melalui sambungan telepon, Jumat (17/11/2023).
Penguasa dan politisi kata dia bisa tak peduli apakah anggaran terlalu besar hingga membuat pengeluaran negara menjadi bengkak. Yang menjadi tujuan pada tahun pemilu adalah kepentingan masing-masing. Menurut dia, tak hanya Jokowi yang melakukan itu, pihak-pihak lain ketika dalam kekuasaan juga akan bermodel sama. Tho, hal-hal seperti ini yang dipertontonkan di Indonesia dari pemilu ke pemilu.
Tak hanya presiden, kepentingan partai politik dan figur-figur parpol di pemerintahan kata dia andil semata demi memenangkan kubunya.
"Saya kan sudah bilang kalau untuk tahun politik siapa pun yang berperan di situ itulah yang dia mainkan, apapun caranya akan lakukan untuk kemenangannya. Siapapun dia, enggak harus Jokowi tidak harus Prabowo, tidak harus Ganjar, ya sama. Siapa pun dia akan begitu. Itulah Indonesia karena kita partai politiknya juga terlalu banyak," tutup Agus yang juga pendiri PH&H Public Policy Interest Group ini.
Belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan alasan bansos terus mengucur karena pemerintah berupaya menangani dampak buruk iklim akibat El Nino. Bansos ibarat jadi jurus pemerintah untuk meredam kenaikan harga. Bantuan juga akan memberi akses kepada keluarga penerima agar bisa memenuhi kebutuhannya.
Sementara soal kenaikan gaji ASN, TNI dan Polri juga sempat diutarakan oleh Presiden Jokowi. Dia mengatakan, naiknya gaji para pegawai negara diharapkan bisa meningkatkan performa kerja mereka sekaligus akan berdampak pada tranformasi ekonomi.
“RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN Pusat dan daerah, TNI, Polri sebesar 8% dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12%, diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional,” kata Jokowi saat pidato nota keuangan di Sidang Paripurna pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024, Rabu (16/8/2023).
(ezr)
