Bloomberg Technoz, Jakarta - Derasnya kucuran bansos pada tahun politik membuat negara harus mengeluarkan anggaran lebih besar. Kenaikan anggaran belanja cukup tajam jelang ujung tahun, hingga Rp68,02 triliun. Pos belanja itu ternyata banyak untuk bantuan sosial (bansos). Ada bantuan langsung tunai (BLT), bantuan beras berikut bantuan sembako. Bansos beras malah diperpanjang hingga Maret 2024, artinya sebulan setelah pencoblosan pemilu Februari tahun depan.

Salin rupa kebijakan populis tak berhenti dalam bentuk bansos. Jokowi juga memberikan insentif pajak gratis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk membeli rumah maksimal harga Rp2 miliar. Ada pula kebijakan dermawan lainnya seperti kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) yang direncanakan akan setara pegawai BUMN pada tahun depan.

Sementara pada akhir tahun, Presiden sudah menjanjikan angka kenaikan gaji untuk ASN termasuk juga TNI/Polri adalah sebesar 8%. Kemudian untuk kalangan pensiunan sebesar 12%.

Tren dermawan pada tahun politik memang bukan barang baru di negara ini. Tradisi tersebut sudah terjadi sejak Orde Baru. Namun demikian, kencangnya bansos pada akhir periode kedua Presiden Jokowi menjadi perhatian tatkala sang Presiden bukan lagi seorang petahana.

"Ya ini kan seperti upaya dari melanggengkan kekuasaan. Jadi saya kira mungkin tidak berefek ke pak Jokowi secara personal. Tapi kan kita bicara suatu manuver politik yang ujung-ujungnya akan tetap terkait dengan Jokowi melalui anaknya," kata pakar politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor saat dihubungi pada Jumat malam (17/11/2023)