Bloomberg Technoz, Jakarta - Perum Bulog membantah bahwa beras impor akan merajalela di dalam negeri, imbas pengalihan 200 ribu ton cadangan beras pemerintah (CBP) untuk dijual secara komersial oleh penggilingan padi dan distributor atau pedagang beras besar.

Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita mengakui CBP saat ini memang kebanyakan dari beras impor, tapi bukan berarti beras impor akan serta merta tersebar di Indonesia, dan memberi dampak pada beras dalam negeri.

Selain itu, Febby juga mengatakan CBP tidak harus berasal dari impor beras, melainkan bisa melalui produksi dalam negeri. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan karena harga gabah kering panen (GKP) yang telah mencapai Rp7.500/kg atau melambung tinggi di atas harga pembelian pemerintah (HPP).

“(HPP) GKP 5.000/kg. Gabah kan sudah Rp7.500. CBP agak sulit dari dalam negeri. Kenapa gak dinaikan (HPP)? karena pembicaraan dari pemerintah pada pertemuan tingkat tinggi berdampak ke inflasi,” ujar Febby dalam agenda Pelayanan Publik dalam Kebijakan Perberasan Menjelang Tahun Pemilu 2024, di Jakarta, Jumat (17/11/2023).

Selain itu, kata Febby, jumlah impor sebesar 2,5 juta ton beras per tahun di Indonesia jauh lebih kecil dibandingkan konsumsi di dalam negeri yang mencapai 30 juta ton beras per tahun.