Bloomberg Technoz, Jakarta - Rencana pemerintah menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) agar bisa setara dengan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih memantik kontroversi. 

Mengerek remunerasi atau gaji para abdi negara di kala ukuran kinerja masih tanda tanya, dikhawatirkan bisa semakin membengkakkan beban keuangan negara.

Terlebih saat ini, pengeluaran pemerintah untuk membayar gaji pegawai termasuk PNS terus membesar bahkan mengalahkan pengeluaran untuk belanja modal yang sebenarnya dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif. 

Selain itu, kenaikan gaji PNS yang sejauh ini jumlahnya mencapai lebih dari 3 juta orang, bisa berdampak pada lonjakan inflasi yang membutuhkan antisipasi supaya tidak menjadi penggerus daya beli masyarakat. 

Ketika gaji atau pendapatan naik melampaui inflasi, maka seseorang akan mendapatkan tambahan daya beli. Daya beli yang meningkat akan mengerek belanja rumah tangga di mana itu sebenarnya bagus untuk mendorong perekonomian.