Soal sanksi terhadap Rusia, pemerintah Australia telah memberlakukan sanksi keuangan dengan target lebih lanjut dan larangan perjalanan terhadap 90 orang dan sanksi keuangan dengan target terhadap 40 entitas.
Target sanksi baru ini termasuk untuk para menteri Rusia yang berwenang atas energi, sumber daya alam, industri, pendidikan, tenaga kerja, migrasi, dan kesehatan.
"Kami menjatuhkan sanksi terhadap orang-orang dan badan-badan yang terlibat dalam kegiatan yang memiliki kepentingan ekonomi dan strategis bagi Rusia atau yang mengancam integritas teritorial atau kedaulatan Ukraina," lanjutnya.
Australia mengeluarkan daftar baru yang mendukung Presiden Putin, para pelaku utama baik individu maupun perusahaan yang masuk daftar hitam:
• Kalashnikov Concern, salah satu produsen senjata terbesar di Rusia
• Pengembang kapal selam, Admiralty Shipyards
• Perusahaan penerbangan Tupolev
• Perancang rudal Makeyev Rocket Design Bureau,
• Produsen kendaraan tempur infanteri Kurganmashzavod.
Australia kini telah menjatuhkan lebih dari 1.000 sanksi sebagai reaksi atas invasi penuh Rusia ke Ukraina.
Selain itu pada Kamis (23/2/2023), Australia juga bergabung dengan 140 negara anggota lainnya untuk mendukung resolusi yang menyerukan perdamaian yang adil di Ukraina dalam Sesi Khusus Darurat Sidang Umum PBB.
"Ini adalah saat yang paling memilukan bagi rakyat Ukraina. Satu tahun setelah invasi Rusia yang tidak beralasan, tidak dapat dibenarkan, dan melanggar hukum, dampak yang ditimbulkan oleh agresi Rusia tak terhitung nilainya," kata Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.
Australia karena itu kembali meminta Rusia agar segera menarik pasukannya dari wilayah Ukraina.
(ezr)
