Rizal berpendapat, dengan tambahan saham tersebut, kemungkinan porsi pendapatan Indonesia dari PTFI juga bakal bertambah melalui pembagian dividen.
Saat ini, dengan pemerintah menjadi pemegang 51,2% saham PTFI saja, penerimaan negara dari perusahaan tambang tembaga dan emas itu bakal menembus US$80 miliar (sekitar Rp1,2 kuadriliun) pada 2041 atau saat habisnya masa IUPK perusahaan saat ini.
Sampai dengan semester I-2023, kontribusi Freeport terhadap penerimaan negara telah mencapai US$1,4 miliar (sekitar Rp21,50 triliun). Hingga akhir tahun ini, sumbangsih perseroan ke negara diperkirakan US$3,5 miliar (sekitar Rp54,5 triliun).
Pada tahun lalu, Freeport Indonesia juga berkontribusi terhadap penerimaan negara hingga Rp55 triliun.
Rizal pun optimistis Pemerintah Indonesia masih berpeluang menjadi pemegang saham pengendali PTFI, sehingga nantinya dapat dengan mudah menunjuk pimpinan perusahaan, optimasi tenaga kerja, dan juga jasa dalam negeri yang diharapkan meningkat.
"Pemerintah juga memerlukan tenaga ahli dari Freeport McMoran untuk mengembangkan cadangan-cadangan bawah tanah agar bisa ditambang secara baik dan menguntungkan [secara ekonomis]."
Berbeda dengan Rizal, Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan sekalipun jatah saham pemerintah naik menjadi 61,2% dari posisi saat ini 51,2%, Indonesia masih akan sulit menjadi pengendali saham PTFI.
Dari porsi kepemilikan saham saat ini, pemerintah seharusnya sudah bisa mendominasi sebagai pengendali. Namun, dominasi dan campur tangan Freeport-McMoRan Inc (FXC) di pemilik tambang legendaris Grasberg, Papua itu masih terlalu besar.
Dominasi itu pun, kata dia, akan terulang meski nantinya Pemerintah Indonesia sudah mengambil alih 61% saham Freeport Indonesia.
"Kita akan dirugikan, seolah-olah sudah di-ijon, karena kan kontrak mereka masih sampai 2041. Perkiraan saya, sampai 2041 itu, 100% sahamnya itu akan tetap sulit diambil alih oleh Indonesia,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (15/11/2023).
Dia pun menilai pemerintah terlalu gegabah memberikan perpanjangan IUPK kepada PTFI dalam waktu dekat, padahal masa berlakunya baru akan habis 2041. Meski bisa menambah jatah saham sebesar 10%, proses akuisisi saham itu tidak gratis dan diperkirakan berbiaya mahal. Dengan demikian, dia menilai divestasi saham Freeport dan perpanjangan IUPK tidak urgen dilakukan tahun ini.
Presiden Joko Widodo sendiri telah mengonfirmasi negosiasi untuk menambah lagi porsi saham pemerintah di Freeport Indonesia sebesar 10% sudah mencapai tahap akhir.
Dalam pertemuan dengan CEO Freeport McMoRan Inc. Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat awal pekan ini; Jokowi juga menyebut lobi-lobi perpanjangan IUPK PTFI selama 20 tahun pasca-2041 juga sudah masuk tahap lanjut.
“Dalam pertemuan tadi, dibahas juga mengenai hilirisasi yang dilakukan oleh Freeport. Saat ini Freeport tidak hanya melakukan penambangan emas dan tembaga saja, tetapi telah membangun smelter untuk mengolahnya,” ujar Jokowi melalui akun Instagramnya, dikutip Selasa (14/11/2023).
Dia menggarisbawahi Freeport Indonesia pun menunjukkan komitmennya untuk membangun smelter baru di lokasi lain di Indonesia, tidak hanya di Manyar, Gresik, Jawa Timur; tetapi jugadi Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
(ibn/wdh)
