Manuver tersebut juga merupakan sinyal bahwa Indonesia terbuka dan menginginkan investasi asing selain dari China untuk menggarap penghiliran nikel.
“Pemerintah berusaha untuk menarik investasi dari AS dalam hal ini. Artinya, bukan hanya China yang akan diberikan peluang investasi, tetapi negara-negara lain pun dipersilakan untuk investasi ke Indonesia, sehingga tidak hanya didominasi oleh perusahaan China.”
Selama ini, lanjut Rizal, China sudah terlalu menguasai rantai suplai dunia terhadap komoditas mineral kritis dan strategis. Persaingan tersebut menyulitkan industri di AS untuk bersaing secara global, karena rantai pasoknya dikuasai Beijing.
“Investor [dari AS] secara umum melihat potensi yang dimiliki negara tertentu, kemudian indeks daya saingnya, termasuk kepastian berusaha dan jaminan investasi. Dengan demikian, negara mana yang dapat menawarkan hal tersebut, ya akan diminati oleh investor,” tuturnya.
Jokowi bertemu dengan Biden di Gedung Putih, Washington DC pada Senin (13/11). Keduanya membahas berbagai isu, mulai dari mineral hingga transisi energi.
Indonesia merupakan satu-satunya negara yang diundang AS untuk melakukan kunjungan bilateral di Washington DC menjelang KTT APEC di San Francisco. Ada enam poin pertemuan berdasarkan rilis resmi dari Kementerian Luar Negeri.
Salah satunya, Indonesia dan AS sepakat meningkatkan status hubungan bilateral dari kemitraan strategis menjadi kemitraan strategis komprehensif atau comprehensive strategic partnership (CSP).
"CSP Indonesia-AS akan menjadi pondasi kuat untuk penguatan kerja sama bilateral, terutama di bidang ekonomi," demikian tertulis dalam rilis kepresidenan, awal pekan ini.
Indonesia dan AS juga menyepakati pentingnya penguatan kerja sama terkait dengan mineral kritis. Kedua negara akan membentuk rencana kerja untuk mewujudkan Critical Mineral Agreement (CMA), yang akan membuat Indonesia menjadi pemasok kebutuhan baterai kendaraan listrik di AS dalam jangka panjang.
Indonesia juga telah terpilih sebagai salah satu mitra International Technology Security and Innovation Fund dari AS, yang dapat membuka jalan bagi penguatan rantai pasok semikonduktor.
Jokowi juga mengingatkan pentingnya perpanjangan generalized system of preferences (GSP) untuk Indonesia pada Biden.
Beberapa bulan sebelum pertemuan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sudah terlebih dahulu membuka lobi-lobi dengan Pemerintah AS agar nikel Indonesia bisa mendapatkan insentif dalam kerangka Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau Inflation Reduction Act (IRA) of 2022.
Melalui UU tersebut, Pemerintah AS memberikan insentif fiskal bagi komoditas mineral yang digunakan untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik, termasuk di antaranya adalah nikel. Dana yang akan digelontorkan untuk insentif tersebut mencapai US$370 miliar.
Namun, baterai kendaraan listrik yang mengandung komponen mineral asal Indonesia kemungkinan besar tidak akan mendapatkan subsidi tersebut.
Penyebabnya, Indonesia dinilai tidak memenuhi syarat karena belum memiliki perjanjian perdagangan bebas atau free trade agreement (FTA) dengan AS. Tidak hanya itu, AS menilai industri pertambangan nikel RI didominasi oleh perusahaan China, yang dicap kurang etis dalam menjaga aspek lingkungan di industri pertambangan.
Dalam kaitan itu, Luhut – yang sekarang tengah nonaktif untuk menjalani pemulihan kesehatan – mengatakan telah menemui Menteri Perdagangan AS Gina Raimodo di Gedung Putih, serta Sekretaris United States Trade Representative (USTR) Katherine Tai untuk mendiskusikan kelonggaran insentif IRA bagi komoditas nikel asal Indonesia.
“Di tingkat teknis, [Deputi Menkomarves Bidang Infrastruktur dan Transportasi] Rachmat [Kaimuddin] juga sudah berdiskusi dengan tim mereka. Jadi kami mendirikan tim untuk mengatasi masalah ini agar IRA menguntungkan kedua pihak,” ujarnya di sela konferensi pers Indonesian Sustainability Forum (ISF), awal September.
Luhut berkeras apabila AS tidak mengizinkan perusahaan baterai maupun produsen EV untuk menggunakan material nikel dari Indonesia, Negeri Paman Sam justru akan mengalami hambatan dalam mengejar target produksi EV-nya hingga dua kali lipat.
“Jadi mereka paham, manfaat alam Indonesia juga menguntungkan AS.”
Agar nikel Indonesia dapat memenuhi persyaratan dalam insentif IRA, Luhut mengatakan pemerintah fokus pada aspek kualitas lingkungan dalam pertambangan nikel di dalam negeri
“Kami masih memiliki banyak masalah di sana. Namun, kami sudah mengingatkan mereka [perusahaan tambang nikel yang beroperasi di Indonesia], kalau tidak mengikuti aturan, kita tutup,” tegasnya.
(wdh)
