Tuhiyat tidak mengungkapkan kapan jalur MRT Jakarta fase 2B akan memulai tahapan konstruksi. Namun yang jelas, permasalahan lahan pada lokasi depo dan fasilitas perawatan rangkaian kereta di Ancol Barat akan selesai dalam waktu dekat.
"Insya Allah kita tentukan di Mei dan Juni nanti tunggu saja, mengenai keputusan depo seperti apa," katanya.
Seperti diketahui, sebagian besar lahan yang akan digunakan untuk depo dan fasilitas perawatan rangkaian kereta di Ancol Barat masih dikuasai pihak ketiga. PT Asahimas Flat Glass masih memegang sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di 40 Ha lahan dari keseluruhan seluas 43 Ha.
Adapun, sisanya seluas 3 Ha dikuasai oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda). Sertifikat HGB yang dipegang oleh Asahimas Flat Glass diketahui akan berakhir sepenuhnya pada 2029.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Project Management for Construction 1 MRT Jakarta Sony Desta Primadani menyebut progres konstruksi jalur MRT Jakarta fase 2A Bundaran HI-Kota secara keseluruhan mencapai 19,68%. Pembangunan di fase tersebut dibagi menjadi tiga paket kontrak (contract package/CP), yakni CP 201 Bundaran HI-Harmoni, CP 202 Harmoni-Mangga Besar, dan CP 203 Mangga Besar-Kota.
"Adapun, dapat saya sampaikan bahwa progres secara keseluruhan sampai dengan 15 Februari 2023 untuk fase 2A ada di 19,68%," katanya.
Lebih lanjut, Sony menjelaskan progres pembangunan di CP 201 mencapai 57,78%, CP 202 9,87%, dan CP 203 27,13%. Menurutnya, progres tersebut sesuai dengan target atau rencana yang telah disusun oleh MRT Jakarta.
Selain merampungkan konstruksi, MRT Jakarta juga sudah menyiapkan pengadaan jalur rel besrta sistem persinyalan melalui CP 205. Sony mengungkapkan saat ini pihaknya sedang membuka lelang pengadaan atau tender.
"Untuk paket yang lainnya, CP 205, saat ini kami masih melakukan tender. Harapan kami, April [2023] kami sudah mendapatkan proposal penawaran [dari peserta] tender," ungkapnya.
Sony menambahkan pihaknya juga sedang menyiapkan lelang pengadaan untuk dua paket kontrak terakhir, yakni CP 206 dan CP 207. CP 206 adalah paket kontrak pengadaan rangkaian kereta dan CP 207 untuk sistem pembayaran tiket.
(rez/evs)
