Bloomberg Technoz, Jakarta - Aksi seruan boikot produk yang terafiliasi dengan Israel diklaim mempengaruhi minat belanja masyarakat, berdampak kelesuan produksi, berujung ancaman pemutusan hubungan kerja. 

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendorong kehadiran pemerintah untuk menjembatani kepentingan sejumlah pihak, mulai dari hak konsumen hingga kepentingan produsen.

“Perlu langkah adaptif pemerintah. Jangan berdiam, jangan lupakan ekonomi, sosial, karena ada hak konsumen, ada produktivitas di sana, (produsen) mempekerjakan tenaga kerja Indonesia juga,” ujar Ketua Aprindo Roy Mandey dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (15/11/2023). 

Roy menyebut seruan boikot telah menghambat hak konsumen untuk membeli suatu produk. Misalnya, kata dia, konsumen yang membutuhkan susu untuk bayinya terhambat akibat boikot dan tidak boleh membeli produk tersebut.

Roy menambahkan, aksi boikot ini tidak boleh terjadi dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, kata dia, pemerintah harus hadir dan membaca situasi terkait boikot produk. Sektor makanan dan minuman mempekerjakan masyarakat lokal. Namun, kata dia, ketika terjadi dorongan boikot dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), semua lini harus dipikirkan.