“Kalau alasannya karena serapan, itu saya kira enggak masuk akal karena ada investor lain yang pasti akan masuk [untuk menyerap produk hilir tembaga]. Saya rasa tiga hal itu yang harus diperhatikan pemerintah,” tegasnya.
Tidak Urgen
Lebih lanjut, Fahmy menilai penambahan porsi saham pemerintah sebesar 10% di PTFI sebenarnya tidak urgen untuk dilakukan saat ini. Belum waktunya pemerintah mengeluarkan tambahan uang untuk membeli tambahan saham di perusahaan tersebut.
“Jadi jangan dijadikan prioritas lah,” tuturnya.
Dengan porsi saham pemerintah saat ini yang sebesar 51,2% saja, kata Fahmy, pemerintah sebetulnya sudah bisa menjadi pengendali Freeport. Sayangnya, fakta berkata lain lantaran dominasi Freeport-McMoRan Inc (FCX) masih sangat kental dalam proses pengambilan keputusan PTFI.
“[Entitas] yang mendominasi [PTFI] itu tetap McMoRan, yang menghendaki relaksasi ekspor konsentrat saja McMoRan, ya meskipun direkturnya Freeport Indonesia itu rambutnya hitam [warga Indonesia]. Namun, tetap saja FCX yang mengendalikan,” kata Fahmy.
Atas dasar itu, dia pun sangsi jika porsi saham pemerintah bertambah menjadi 61%, kondisi tersebut akan berubah. Belum lagi, dia menduga harga tambahan saham yang harus dibeli Indonesia pun akan mahal, meski tidak menyebutkan perkiraan nominalnya.
“Selain itu, saya kira penambahan [saham] itu kan tidak gratis. Itu kan kita perlu dana lagi [untuk mengakuisisi 10% tambahan saham PTFI], yang mungkin besar juga. Dalam kondisi Indonesia masih seperti ini, saya kira pembelian tambahan 10% itu akan memberatkan biaya Indonesia,” tuturnya.
“Jadi, di samping cost untuk mengakuisisi tambahan saham PTFI itu besar, penambahan itu bukan hal yang urgen bagi Indonesia saat ini. Semestinya bukan jadi prioritas. Enggak penting-penting amat lah." tegasnya.
Presiden Joko Widodo sendiri telah mengonfirmasi negosiasi untuk menambah lagi porsi saham pemerintah di Freeport Indonesia sebesar 10% sudah mencapai tahap akhir.
Dalam pertemuan dengan CEO Freeport McMoRan Inc. Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat awal pekan ini; Jokowi juga menyebut lobi-lobi perpanjangan IUPK PTFI selama 20 tahun pasca-2041 juga sudah masuk tahap lanjut.
“Dalam pertemuan tadi, dibahas juga mengenai hilirisasi yang dilakukan oleh Freeport. Saat ini Freeport tidak hanya melakukan penambangan emas dan tembaga saja, tetapi telah membangun smelter untuk mengolahnya,” ujar Jokowi melalui akun Instagramnya, dikutip Selasa (14/11/2023).
Menurut catatan Freeport, dengan pemerintah menjadi pemegang 51,2% saham PTFI saja, penerimaan negara dari perusahaan tambang tembaga dan emas itu bakal menembus US$80 miliar (sekitar Rp1,2 kuadriliun) pada 2041 atau saat habisnya masa IUPK perusahaan saat ini.
Sampai dengan semester I-2023, kontribusi Freeport terhadap penerimaan negara telah mencapai US$1,4 miliar (sekitar Rp21,50 triliun). Hingga akhir tahun ini, sumbangsih perseroan ke negara diperkirakan US$3,5 miliar (sekitar Rp54,5 triliun).
Pada tahun lalu, Freeport Indonesia juga berkontribusi terhadap penerimaan negara hingga Rp55 triliun.
(wdh)
