Bloomberg Technoz, Jakarta  – Ekonom Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menjabarkan setidaknya ada tiga hal yang harus diwaspadai Indonesia setelah berhasil menambah porsi saham sebesar 10% di PT Freeport Indonesia (PTFI).

Pertama, Fahmy mendesak agar pemerintah tidak terburu-buru menjanjikan perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport yang baru akan berakhir pada 2041 sebagai 'kompensasi' penambahan porsi saham.

“Itu mutlak jangan diberikan, karena 2041 kan masih lama. Ini kan kayak ‘ijon’. Ibarat padi, belum musim panen, tetapi sudah dibeli dahulu. Jadi kalau belum saatnya, [perpanjangan IUPK] itu enggak perlu [diberikan],” ujarnya saat dihubungi, Rabu (15/11/2023).

Kedua, kalaupun porsi saham pemerintah bertambah menjadi 61,2% dari posisi saat ini sebesar 51,2%, akuisi tersebut dinilai harus mencerminkan adanya dominasi di mana Pemerintah Indonesia menjadi pengendali dominan untuk pengambilan keputusan PTFI. 

Ketiga, Fahmy menggarisbawahi agar pemerintah tidak lagi memberikan relaksasi izin ekspor konsentrat tembaga bagi Freeport Indonesia, apa pun kondisinya.