Meskipun Direktur Utama PTFI, Tony Wenas, berasal dari Indonesia; Fahmy menilai dominasi dan campur tangan Freeport-McMoRan Inc (FXC) di pemilik tambang legendaris Grasberg, Papua itu masih terlalu besar.
“Salah satunya, misalnya, dia [FCX] selalu mendesak Indonesia untuk bisa memberikan relaksasi ekspor konsentrat tembaga. Ini sangat tidak baik, karena kesempatan untuk memperoleh nilai tambah di smelter Indonesia itu jadi kecil, gara-gara ekspor konsentrat tadi. Kita hanya dapat sedikit sekali,” tegasnya.
Tali kekang Freeport-McMoRan terhadap PTFI, menurut Fahmy, tetap akan sama kuatnya meskipun nantinya Pemerintah Indonesia sudah mengambil alih 61% saham Freeport Indonesia. Dengan demikian, negosiasi akuisisi saham PTFI harus dilakukan secara cermat.
“Selain itu, saya kira penambahan [saham] itu kan tidak gratis. Itu kan kita perlu dana lagi [untuk mengakuisisi 10% tambahan saham PTFI], yang mungkin besar juga. Dalam kondisi Indonesia masih seperti ini, saya kira pembelian tambahan 10% itu akan memberatkan biaya Indonesia,” tuturnya.
Menurut catatan Freeport, dengan pemerintah menjadi pemegang 51,2% saham PTFI saja, penerimaan negara dari perusahaan tambang tembaga dan emas itu bakal menembus US$80 miliar (sekitar Rp1,2 kuadriliun) pada 2041 atau saat habisnya masa IUPK perusahaan saat ini.
Sampai dengan semester I-2023, kontribusi Freeport terhadap penerimaan negara telah mencapai US$1,4 miliar (sekitar Rp21,50 triliun). Hingga akhir tahun ini, sumbangsih perseroan ke negara diperkirakan US$3,5 miliar (sekitar Rp54,5 triliun).
Pada tahun lalu, Freeport Indonesia juga berkontribusi terhadap penerimaan negara hingga Rp55 triliun.
Presiden Joko Widodo sendiri telah mengonfirmasi negosiasi untuk menambah lagi porsi saham pemerintah di Freeport Indonesia sebesar 10% sudah mencapai tahap akhir.
Dalam pertemuan dengan CEO Freeport McMoRan Inc. Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat awal pekan ini; Jokowi juga menyebut lobi-lobi perpanjangan IUPK PTFI selama 20 tahun pasca-2041 juga sudah masuk tahap lanjut.
“Dalam pertemuan tadi, dibahas juga mengenai hilirisasi yang dilakukan oleh Freeport. Saat ini Freeport tidak hanya melakukan penambangan emas dan tembaga saja, tetapi telah membangun smelter untuk mengolahnya,” ujar Jokowi melalui akun Instagramnya, dikutip Selasa (14/11/2023).
Dia menggarisbawahi Freeport Indonesia pun menunjukkan komitmennya untuk membangun smelter baru di lokasi lain di Indonesia, tidak hanya di Manyar, Gresik, Jawa Timur; tetapi jugadi Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
Merespons kabar dari Jokowi itu, Mantan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio meminta Presiden untuk menyerahkan rencana penambahan 10% saham pemerintah di PTFI kepada masyarakat Indonesia.
Dengan kata lain, dia mensinyalir bahwa Freeport sebaiknya mulai diarahkan untuk melantai di bursa dan menjadi perusahaan terbuka.
"Izin Pak Jokowi, kalau boleh, seperti yang dahulu direncanakan, 10% ini ditawarkan kepada seluruh rakyat Indonesia," ujar Tito melalui laman akun Instagram resminya @tito.sulistio, Rabu (15/11/2023).
Tito mengatakan hal itu ditujukan sebagai upaya pengejawantahan kesetaraan melalui sektor pasar modal, di mana masyarakat Indonesia berhak untuk mengakuisisi perusahaan yang seyogianya mengambil sumber daya alam (SDA) di Tanah Air.
"Tujuannya bukan hanya agar pemodal domestik bisa menikmati apa yang tertulis di Pasal 33 dan 45 Undang-Undang Dasar 1945, tetapi ada transparansi publik terhadap pemanfaatan sumber daya alam terbesar republik ini," ujar dia.
(wdh)
