Bloomberg Technoz, Jakarta – Kalangan ekonom energi menilai penambahan saham pemerintah sebesar 10% di PT Freeport Indonesia (PTFI) justru bisa menjadi bumerang bagi Indonesia.

Pemerintah juga dinilai terburu-buru memperpanjang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport Indonesia yang sebenarnya baru akan berakhir pada 2041.

Dalam kaitan itu, Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan sekalipun jatah saham pemerintah naik menjadi 61,2% dari posisi saat ini 51,2%, Indonesia masih akan sulit menjadi pengendali saham PTFI.

“Kalau misalnya PTFI sekarang [melepas sahamnya ke pemerintah] 10% untuk perpanjangan IUPK pasca-2041, saya kira itu tidak tepat ya. Bahkan, kita akan dirugikan, seolah-olah sudah di-ijon, karena kan kontrak mereka masih sampai 2041. Perkiraan saya, sampai 2041 itu, 100% sahamnya itu akan tetap sulit diambil alih oleh Indonesia,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (15/11/2023).

Dari sisi posisi tawar pun, Fahmy berpendapat pemerintah sudah terbukti tidak bisa menjadi pengendali utama Freeport Indonesia meski saat ini saja sudah menjadi pemegang saham mayoritas sebanyak 51,2%.