Setidaknya, untuk pilpres saja alias nyapres, ada dua menteri, satu wakil ketua DPR dan kepala daerah yang ikut. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto merupakan capres nomor urut 2, Menko Polhukam Mahfud MD merupakan cawapres nomor urut 3. Kemudian Gibran Rakabuming Raka merupakan cawapres nomor urut 2 yang maju bersama Prabowo. Tak hanya mereka, sejumlah menteri juga maju menjadi calon anggota legislatif (caleg). Sementara Muhaimin Iskandar merupakan Wakil Ketua DPR yang merupakan cawapres nomor urut 1.
Merujuk pada PP maka soal cuti ini diatur dalam PP Nomor 32 Tahun 2018 tentang Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden, Permintaan Izin Dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Cuti Dalam Kampanye Pemilihan Umum.
Bagi menteri yang mendapatkan izin maju pemilu oleh Presiden maka diperbolehkan mengambil cuti sebagaimana diatur dalam Pasal 36 sebagaimana di bawah ini:
(1) Menteri dan pejabat setingkat menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota melaksanakan cuti selama 1 (satu) hari kerja dalam 1 (satu) minggu pada masa kampanye Pemilihan Umum
(2) Hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan kampanye Pemilihan Umum di luar ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
PP tersebut dibuat sebagai tindak lanjut atas pengaturan cuti kampanye sebagaimana diperintahkan oleh UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Karena terhadap Pemilu 2024 belum ada regulasi baru yang menggantikan maka PP tersebut masih mengikat bagi menteri yang cuti untuk melakukan kampanye pemilu," ujar Titi lagi.
Selain itu setelahnya ada pula putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2019 yang menyatakan menteri yang maju sebagai calon di pilpres tidak perlu mundur dari jabatannya sepanjang mendapat izin dari presiden.
Titi menambahkan, banyaknya menteri yang maju di pemilu akan kontradiktif dengan perlunya pemerintah mengejar program prioritas. Jelas kata dia, karena mereka sedang mengejar pemenangan maka perhatiannya tersita. Jangankan menteri dan kepala daerah yang maju pilpres atau pileg, yang menjadi tim pemenangan dan pengurus partai juga rentan tak lagi fokus bekerja.
Namun sayangnya aturan tidak mewajibkan para calon tersebut nonaktif atau mundur. Oleh karena itu publik perlu benar-benar mengawasi kinerja pejabat negara yang memiliki afiliasi politik. Sementara Bawaslu kata dia perlu lebih intensif melakukan mencegah dan mengawasi tindak-tanduk para peserta pemilu.
"Serta membuka ruang pelaporan yang aksesibel bagi publik yang menemukan pelanggaran oleh pejabat negara untuk kepentingan kontestasi elektoral," ucapnya.
Hingga hari penetapan nomor urut capres-cawapres pada Selasa (14/11/2023) kemarin, belum ada gelagat Prabowo, Mahfud MD maupun Gibran akan mundur. Hal yang sama juga tampak dari para menteri yang menjadi maju menjadi caleg.
Mahfud sendiri pada beberapa waktu lalu mengatakan, sejauh ini dia berencana akan cuti saja bila harus berkampanye.
"Itu kan ada aturannya pada saat kampanye cuti, pada saat tidak kampanye ya masuk kantor dan cuti itu dibatasi misalnya seminggu berapa jam atau berapa hari, itu semua ada aturannya, jadi gampanglah," kata Mahfud di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta pada Rabu (18/10/2023).
(ezr)
