Bansos Beras 10 Kg
Rinciannya, pemerintah memperpanjang Program Bansos Beras 10 Kilogram (Kg) kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari semula hanya berlaku sampai November, menjadi Desember 2023. Dalam perkembangan terakhir, Bansos bahkan kembali diperpanjang sampai Juni 2024.
Menurut Bendahara Negara, program ini diberikan untuk meredam kenaikan harga, sekaligus memberi akses kepada masyarakat miskin dan rentan miskin terhadap beras. Dengan demikian, bantuan ini akan mengurangi pengeluaran rumah tangga atas kebutuhan pangan.
Saat pembagian bantuan di hadapan warga Lampung dan Palembang pada Oktober lalu, Jokowi bahkan menjanjikan pemberian Bansos akan kembali diperpanjang hingga Maret 2024, bergantung kecukupan anggaran negara pada tahun depan.
"Kalau siap, nanti Januari, Februari, Maret, juga akan kami berikan 10 kg, 10 kg, 10 kg tahun depan," ujar Jokowi kepada warga Bandar Lampung, 26 Oktober lalu.
"Nanti di Bulan Januari, Februari, Maret, 10 kg, 10 kg, 10 kg, setuju tidak? Dengan catatan APBN nanti mencukupi, jadi kita berdoa bersama kalau APBN cukup," ujar Jokowi menebar janji kepada warga Palembang pada hari yang sama.
Dalam perkembangan terakhir, setelah Rapat Kabinet bersama Presiden Jokowi pada 6 November lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan pemerintah akan memperpanjang Program Bansos beras sampai Juni 2024.
Menurut pria yang juga menjabat Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini, pasokan beras pemerintah dalam kondisi aman. Beras impor akan terus masuk sampai Januari 2024, sehingga jumlahnya akan mencapai 2 juta ton.
Pada hari yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan penyaluran bantuan pangan sudah sesuai dengan target yang ditentukan.
Pria yang juga menjabat Ketua Umum Partai Golkar ini menyebutkan Bulog membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 19,1 triliun. Tambahan anggaran tersebut terdiri dari, tahap pertama sebesar Rp 7,9 triliun, tahap kedua Rp 8,4 triliun, serta anggaran untuk distribusi dan lain-lain sebesar Rp 2,8 triliun.
Dalam prosesnya, pemerintah akan menanggung sebagian bea masuk beras impor yang nantinya akan diberikan oleh Kementerian Keuangan.
BLT Rp 200 Ribu
Presiden Jokowi juga berencana memperpanjang program BLT dari semula hanya ditetapkan sampai Oktober, kemudian dilanjutkan sampai Desember 2023. BLT diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional.
Pemerintah menetapkan penerima BLT ialah 18,8 juta KPM, yakni penerima sembako. Sedangkan, penerima bantuan beras ialah 21,3 juta KPM, yang terdiri dari penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan/atau penerima bantuan sembako. Artinya, para penerima bantuan sembako memperoleh kedua bantuan, baik Bansos beras maupun BLT.
Dalam ‘memasarkan’ perpanjangan program tersebut, Kepala Negara mengumpulkan para penjabat kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Jokowi memberi arahan agar para pucuk pimpinan daerah mampu untuk mengendalikan inflasi dengan cara menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar.
“Pantau harga riil di pasar, turun ke lapangan. Jika ada masalah, lakukan intervensi seperti tadi saya sampaikan, subsidi angkutan bisa dilakukan,” kata Jokowi.
Selain itu, Kepala Negara juga mendorong daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Presiden, pemberian bantuan tersebut akan sangat membantu masyarakat.
“Pemerintah kabupaten/kota memberikan 5 Kg, rampung kalau bareng-bareng seperti itu, rakyat itu adem. Saya titip, yang dibeli produk dalam negeri, utamanya produk UMKM,” lanjutnya.
Insentif PPN Sektor Properti
Pemerintah juga menyiapkan kebijakan insentif pertama dalam bentuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pembelian rumah di bawah Rp2 miliar. Rinciannya, 100% PPN DTP pembelian rumah diberikan hingga Juni 2024. Setelah itu, pemerintah menerapkan 50% PPN DTP hingga Desember 2024.
Untuk insentif PPN DTP, Kementerian Keuangan menyiapkan dana sebesar Rp2 triliun selama 14 bulan dari November 2023 hingga Desember 2024. Anggaran tersebut akan terbagi ke dalam dua periode, yakni sebesar Rp300 miliar pada 2023 dan Rp1,7 triliun pada 2024.
“Untuk sektor perumahan, kami tambahkan PPN DTP bagi rumah pembelian di bawah Rp2 miliar," ujar Sri Mulyani dalam dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah dirangkaikan dengan Penyerahan Insentif Fiskal Pengendalian Inflasi Daerah Periode 3 2023, di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2023).
Pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) berupa bantuan biaya administrasi sebesar Rp4 juta per rumah selama November 2023 hingga Desember 2024. Anggaran yang disiapkan pemerintah sebesar Rp1,2 triliun, dengan rincian Rp300 miliar untuk tahun 2023 dan Rp900 miliar untuk tahun 2024.
Dalam hal ini, terdapat kenaikan harga rumah MBR (bersubsidi) yang memperoleh pembebasan PPN menjadi Rp350 juta.
“Kami memberikan bantuan kepada MBR dengan memberikan biaya admin supaya teringankan, sebanyak Rp4 juta dan menaikan threshold rumah MBR untuk Rp350 juta yang tadinya Rp165 juta,” ujarnya.
PNS Naik Gaji
Tak hanya bagi masyarakat miskin dan rentan miskin, Jokowi juga memberi bingkisan pada PNS berupa janji kenaikan upah.
Hal ini disahkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbit 31 Oktober lalu. Aturan turunan berupa Peraturan Presiden dan Peraturan Pemerintah akan terbit paling lambat enam bulan setelah UU diundangkan.
Plt Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian PANRB Agus Yudi Wicaksono menyatakan gaji pokok PNS akan lebih besar dibanding tunjangan. Dengan demikian, gaji PNS tak akan jauh berbeda dengan pegawai BUMN.
Yudi mengatakan kebijakan gaji PNS tersebut diputuskan karena pemerintah ingin berusaha kompetitif dengan pegawai BUMN yang sama-sama bekerja di sektor pelayanan publik.
Momentum Pemilu dan Potensi Politik Uang
Putu Rusta Adijaya, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute (TII), menilai kebijakan pemerintah untuk melanjutkan program BLT dan Bansos Beras hingga Juni 2024 kemungkinan besar ada kaitannya dengan masa Pemilu 2024.
“Karena momentum dari kebijakan tersebut diputuskan tepat setelah pendaftaran para pasangan calon presiden dan wakil presiden,” ujar Putu kepada BloombergTechnoz, beberapa waktu lalu.
Sebelumnya, pemerintah beralasan paket bantuan sosial diperpanjang untuk menjaga perekonomian nasional di tengah dampak eL Nino. Menurut Putu, momentum pengumuman paket kebijakan bantuan sosial pemerintah cukup janggal, karena BMKG sudah melakukan prakiraan iklim sejak jauh-jauh hari, tidak mendadak di akhir tahun ini. Lagipula fenomena El Nino pun sudah hampir berakhir.
Menurut dia, Ini juga kemungkinan besar merupakan strategi ekonomi yang dilancarkan salah satu pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres).
“Kalau untuk Program Bansos beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah itu sepengetahuan saya kalau untuk tahun ini sudah dari Maret 2023 kemarin,” kata dia.
Tujuan utamanya, tentu untuk meringankan beban daya beli masyarakat kurang mampu karena meningkatnya harga beras. Peningkatan harga besar salah satunya akibat anomali El Nino.
Dia menilai kebijakan jangka pendek ini cukup tepat untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat penerima manfaat. Namun, berlanjutnya bantuan ini hingga akhir tahun 2023 terlihat sangat bernuansa politis, karena dua bulan setelahnya sudah Pemilu.
“Hal yang saya khawatirkan jika tidak diawasi dan dijaga tata kelola distribusinya, akan berpotensi menjadi politik uang,” ujar Putu.
Dari sisi anggaran APBN, total dana yang digelontorkan untuk bansos beras dari Maret-Desember 2023 tercatat sudah mencapai Rp 18,57 triliun.
Menurut dia, penerapan bantuan sosial sebenarnya sangat bermanfaat jika dilakukan secara transparansi dan akuntabel. Namun, persoalan yang kerap terjadi ialah penyalurannya sering tidak tepat sasaran.
“Pihak yang mendapatkan justru bukan masyarakat kurang mampu, sehingga menyebabkan kerugian negara ratusan miliar rupiah. Kalau distribusinya tidak transparan, beban APBN akan semakin dalam,” kata Putu.
Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Strategic and International Studies (CSIS) berpendapat, mengamati perekonomian nasional, kondisi Indonesia memang sedang melemah, terutama dari sisi konsumsi dan daya beli masyarakat.
“Inflasi masih tetap rendah, ancaman terhadap daya beli yang agak mengkhawatirkan. daya beli banyak tergerus karena rendahnya penghasilan yang diterima masyarakat. Penyerapan tenaga kerja masih kurang,” ujar Yose kepada BloombergTechnoz.
Dia menjelaskan angka pengangguran sudah menurun dibanding saat pandemi Covid-19. Namun, angka semi pengangguran atau pengangguran terselubung cukup tinggi.
“Orang-orang yang tadinya bekerja di sektor formal sekarang masih banyak ke sektor informal dan belum banyak kembali ke sektor formal lagi,” kata Yose.
Dari sisi anggaran, dia menjelaskan, ruang fiskal pemerintah masih cukup luas, dengan porsi belanja negara yang mencukupi untuk melakukan banyak hal, termasuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.
“Kebijakan fiskal kita cenderung menarik uang dari masyarakat. Sampai oktober juga masih surplus, untuk apa? Tugas pemerintah kan bukan cari untung. Jadi cukup beralasan untuk mengeluarkan kebijakan fiskal yang cukup ekspansif,” papar Yose.
Oleh karena itu, menurut dia, salah satu kebijakan yang paling efektif dan paling cepat untuk memperkuat daya beli masyarakat ialah membagikan bantuan sosial, seperti yang dilakukan pemerintah saat pandemi Covid-19, sehingga ekonomi tidak jatuh terlalu dalam.
“jadi secara momentum, kondisi ekonomi saat ini memang menyebabkan keputusan perpanjangan bantuan sosial diperlukan. Momentum mendadak di akhir tahun ini menjadi sesuatu yang wajar,” kata dia.
Menurut Yose, Program bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan rentan miskin merupakan instrumen paling efektif dibanding pemberian subsidi kepada objek tertentu, karena sasarannya tidak terarah sesuai target. Misalnya, subsidi bahan bakar minyak (BBM) atau subsidi pupuk sektor pertanian.
“Kalau BLT ini cukup tepat sasaran. Mungkin kesalahannya akan ada di sana sini, tapi tidak signifikan dibanding subsidi,” ujar Yose.
Dari sisi politik, menurut dia, pemberian bantuan sosial bisa saja memiliki motif politik. Namun, persoalannya, pemerintahan saat ini merupakan periode kedua, sehingga tak ada petahana yang akan melanjutkan pemerintahan berikutnya.
“Lalu, kalau berpikir apakah ini usaha-usaha untuk meningkatkan penawaran politik dari calon yang didukung oleh petahana, bisa saja, tapi agak jauh,” ujar Yose.
(lav)
