Bloomberg Technoz, Jakarta – Mantan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyerahkan rencana penambahan 10% saham pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada masyarakat Indonesia.
"Izin Pak Jokowi, kalau boleh, seperti yang dahulu direncanakan, 10% ini ditawarkan kepada seluruh rakyat Indonesia," ujar Tito melalui laman akun Instagram resminya @tito.sulistio, Rabu (15/11/2023).
Dengan kata lain, dia mensinyalir bahwa Freeport sebaiknya mulai diarahkan untuk melantai di bursa dan menjadi perusahaan terbuka.
Tito mengatakan hal itu ditujukan sebagai upaya pengejawantahan kesetaraan melalui sektor pasar modal, di mana masyarakat Indonesia berhak untuk mengakuisisi perusahaan yang seyogianya mengambil sumber daya alam (SDA) di Tanah Air.
"Tujuannya bukan hanya agar pemodal domestik bisa menikmati apa yang tertulis di Pasal 33 dan 45 Undang-Undang Dasar 1945, tetapi ada transparansi publik terhadap pemanfaatan sumber daya alam terbesar republik ini," ujar dia.
Presiden Jokowi sendiri memang mengonfirmasi bahwa negosiasi untuk menambah lagi porsi saham pemerintah di PT Freeport Indonesia sebesar 10% sudah mencapai tahap akhir. Dengan demikian, pemerintah akan memiliki porsi saham sebesar 61,2% di PTFI dari posisi saat ini sebesar 51,2%.
Konfirmasi itu terjadi dalam pertemuannya dengan CEO Freeport McMoRan Inc. Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat awal pekan ini.
Pertemuan tersebut sekaligus membahas lobi-lobi perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PTFI selama 20 tahun di Indonesia lewat masa berlaku saat ini yang habis pada 2041.
“Dalam pertemuan tadi, dibahas juga mengenai hilirisasi yang dilakukan oleh Freeport. Saat ini Freeport tidak hanya melakukan penambangan emas dan tembaga saja, tetapi telah membangun smelter untuk mengolahnya,” ujar Jokowi melalui akun Instagramnya, dikutip Selasa (14/11/2023).
Selain itu, Jokowi juga menggarisbawahi Freeport Indonesia pun menunjukkan komitmennya untuk membangun smelter baru di lokasi lain di Indonesia, tidak hanya di Manyar, Gresik, Jawa Timur; tetapi juga di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
(ibn/wdh)
