“Sekali lagi mayoritas Partai Republik membutuhkan suara Demokrat untuk memerintah,” kata Rosa DeLauro, anggota panel pengeluaran DPR dari Partai Demokrat.
Hasil ini merupakan penangguhan hukuman bagi Johnson, yang akan memiliki waktu hingga tahun depan untuk menegosiasikan pengeluaran tahunan jika undang-undang tersebut lolos dari Senat, seperti yang diharapkan, dan ditandatangani oleh Presiden Joe Biden.
Untuk menggambarkan risikonya, Moody’s Investors Service pada Jumat menurunkan prospek peringkat kredit AS menjadi negatif dari stabil. Moody's menyebutkan meningkatnya risiko terhadap kekuatan fiskal negara tersebut dan secara khusus menunjuk pada polarisasi politik di Kongres.
RUU tersebut kini diajukan ke Senat dan mayoritas anggota Partai Demokrat diperkirakan akan mendukungnya meskipun undang-undang tersebut tidak mencakup bantuan Ukraina dan Israel yang mereka dukung.
Para pemimpin Senat memerlukan kerja sama dari semua senator untuk mengatasi rintangan prosedural dan memenuhi tenggat Jumat malam, tepat saat dana federal habis.
Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer dan pemimpin Partai Republik Mitch McConnell mengatakan mereka mengantisipasi pengesahan undang-undang tersebut dengan cepat.
Gedung Putih, yang awalnya memberikan reaksi keras terhadap RUU tersebut, telah melunakkan pendiriannya, dengan Biden menolak mengeluarkan ancaman veto pada hari Senin ketika diberi kesempatan.
Schumer mengatakan dia telah berbicara dengan Gedung Putih mengenai CR dan mereka “setuju bahwa jika hal ini dapat menghindari penutupan, maka hal tersebut akan menjadi hal yang baik.”
RUU Johnson akan mendanai beberapa bagian pemerintahan hingga 19 Januari dan bagian lainnya hingga 2 Februari, sehingga membuka kemungkinan batas waktu penutupan lainnya pada Groundhog Day.
Johnson, yang terpilih kurang dari sebulan lalu, mengambil risiko dengan mengandalkan Partai Demokrat untuk meloloskan RUU tersebut.
Mantan ketua DPR Kevin McCarthy digulingkan pada awal Oktober oleh delapan tokoh fiskal yang marah atas keputusannya untuk mengizinkan pemungutan suara mengenai rancangan undang-undang belanja sementara tanpa syarat yang disahkan dengan dukungan Partai Demokrat.
Johnson mengatakan penundaan anggaran belanja fiskal 2024 adalah masalah yang dia warisi dan berpendapat bahwa ia memerlukan lebih banyak waktu untuk melakukan pemotongan belanja.
“Saya baru bekerja kurang dari tiga minggu, tapi rasanya seperti minum dari Air Terjun Niagara,” katanya Selasa di CNBC.
Untuk saat ini, Johnson tidak terancam kehilangan pekerjaannya.
Kaukus Kebebasan DPR yang konservatif menentang rancangan undang-undang tersebut karena tidak adanya pemotongan segera, namun para anggota memberi isyarat bahwa mereka bersedia memberikan izin kepada Johnson, untuk saat ini.
“Mike adalah teman baik,” kata anggota Freedom Caucus, Chip Roy. “Saya menentang RUU ini.”
RUU ini akan diperpanjang hingga 19 Januari, pendanaan untuk departemen Urusan Veteran, Energi, Pertanian, Transportasi serta Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, sedangkan seluruh bagian pemerintahan termasuk Pentagon diperpanjang hingga 2 Februari.
Senat akan mempercepat negosiasi rancangan undang-undang pertama tersebut. Kebijakan sementara Johnson juga memperpanjang subsidi pertanian yang akan habis pada bulan Januari hingga 30 September.
Pandangan Ukraina
Di sisi lain, Gedung Putih telah meminta bantuan tambahan senilai lebih dari US$61 miliar untuk Ukraina sebagai bagian dari paket keseluruhan senilai hampir US$106 miliar yang mencakup pendanaan untuk Israel, operasi di perbatasan AS-Meksiko, dan memperkuat sekutu di Indo-Pasifik.
Namun, kelompok garis keras menolak bantuan baru dari Ukraina. Johnson menentang bantuan perang Ukraina tahap pertama pada Mei 2022, tetapi mengatakan dia sekarang melihat bantuan itu sebagai prioritas.
Namun, Johnson ingin mengaitkan dana untuk Ukraina dengan tuntutan Partai Republik mengenai keamanan perbatasan. Perubahan imigrasi tersebut, termasuk pengurangan hak migran untuk mencari suaka di AS, akan sangat sulit untuk dinegosiasikan di antara para pihak.
Dia mengatakan hal ini akan memungkinkan Partai Republik untuk melakukan “perubahan kebijakan nyata di perbatasan selatan, yang sangat kita perlukan, untuk mendapatkan pengawasan yang tepat terhadap pendanaan tambahan Ukraina, jika hal itu terwujud, dan mendapatkan pendanaan dari Israel.”
(bbn)
