Sementara pada Rabu (22/2/2023), Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh juga bertandang ke DPP Partai Demokrat dan bertemu dengan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam kesempatan itu Demokrat yang sempat dinilai kurang serius mengusung Anies karena hanya mengumumkan hanya lewat rilis pers alih-alih deklarasi menepis anggapan tersebut. AHY mengatakan Demokrat berkomitmen mengusung Anies yang mereka pandang sebagai figur perubahan.

"Kami sepakat bahwa untuk mengusung perubahan yang baik kita harus memberikan ruang kepada saudara Anies Baswedan untuk jadi calon presiden yang juga diyakini bisa merepresentasikan gerakan perubahan tadi," kata AHY.

Makin konkretnya langkah Koalisi Perubahan menuju pemilu hingga rencana deklarasi bersama tiga partai itu dibaca beragam oleh pengamat politik.

Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Siti Zuhro mengatakan, PKS akhirnya resmi mengusung Anies bukan hal yang mengejutkan. Akar rumput PKS dinilainya memang menginginkan sosok tersebut menjadi capres. Dia mengatakan pernah mengikuti acara Milad PKS dan dalam hajatan itu diundang berbagai elite partai termasuk ketua umum. Namun saat diumumkan nama Anies Baswedan sebagai undangan, massa PKS kata dia langsung gegap gempita. Oleh karena itu hal ini jelas harus ditangkap oleh elite partainya.

Sementara soal calon wakil presiden (cawapres) kata dia juga berpotensi diserahkan kepada Anies Baswedan sebagaimana partai-partai dalam koalisi itu menyebutkannya. Anies kata dia memang menjadi titik temu tiga partai tersebut.

"Menurut saya karena faktornya Anies. Untuk dukungan karena tiga ini sejak awal Anies tak ada masalah diterima di NasDem dan di PKS dan Demokrat, vote getter (peraup suara) ya pemersatu ya," kata Siti Zuhro saat dihubungi Bloomberg Technoz pada Kamis malam (23/2/2023).

Menurut dia dengan deklarasi masing-masing dan selangkah lagi deklarasi capres bersama maka akan memberikan efek kepada koalisi dan partai lain untuk segera ancang-ancang mengambil langkah yang sama. Menurut pengamat politik tersebut, zaman kini sudah berbeda dan mengumumkan figur capres pada last minutes atau saat-saat akhir tak lagi strategis lantaran waktu kampanye singkat hanya 70 hari itu. Padahal seyogianya elite capres perlu makin memperkenalkan diri ke banyak daerah di Indonesia.

Tanpa 'Cinta'

Namun lain lagi dengan pandangan pengamat politik Boni Hargens soal deklarasi Anies capres ini. Menurut dia, PKS memang sudah tak ada pilihan dan mau tak mau harus mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta itu. 

"Koalisi perubahan mau enggak mau (harus ada). Ibarat enggak ada cinta pun rumah tangga harus dibangun enggak ada pilihan apa-apa. Demokrat dia mau siapa kan dengan PDIP enggak mungkin," kata Boni lewat sambungan telepon.

Pengamat jebolan Universitas Indonesia (UI) ini menilai, PKS memang sudah punya latar belakang sejarah politik mengusung Anies Baswedan pada Pilkada DKI. Namun menurut dia, Koalisi Perubahan ibarat koalisi samar-samar lantaran tiga partai itu menurutnya tak berangkat dari basis yang sama. Namun mau tak mau bertemu untuk meloloskan jalan menuju pemilu. Oleh karena itu sekalipun Koalisi Perubahan lebih awal mengusung capresnya, tak akan terlalu memberikan efek mendorong koalisi dan partai lain melakukan hal yang sama.

Dia melanjutkan, PKS juga harus melakukan penegasan deklarasi capres untuk menjaga partainya yang mengalami badai politik setelah elite PKS ramai-ramai keluar membentuk Partai Gelora yang juga kini peserta pemilu. Selain itu sebagian massa kata dia juga bisa mengarah ke Partai Ummat, partai baru besutan Amien Rais itu. Oleh karena itu perlu ada sikap dan capres pasti untuk memastikan posisinya sehingga tak ditinggal para massa dan simpatisan.

"Jadi sah saja, bukan berarti dalam pengertian bisa memenangkan itu namun hanya cara menangkis serangan-serangan bawah tanah," imbuhnya.

Sementara peneliti politik dari Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro menilai langkah PKS ini memang karena tak ada pilihan. Hal yang sama juga bisa dibaca dari Demokrat.

Setidaknya dua partai ini apabila berada dalam Koalisi Perubahan akan dianggap sebagai faktor yang menentukan namun tidak demikian bila mereka merapat ke koalisi lainnya. Dua lainnya sudah terbentuk lebih dahulu. Selain itu Bawono juga menyoroti figur capres yang memang sesuai dengan cerminan posisi dua partai itu selama 10 tahun terakhir yang berada di luar pemerintahan. Sinyal itu harus diperkuat untuk ditangkap massa mereka.

"Kedua, PKS dan Demokrat 10 tahun di luar pemerintahan dan tak pernah menjadi bagian pemerintahan pak Jokowi. Ketika ingin mengusung maka logika yang masuk adalah yang bukan all president's men, bukan Prabowo dan bukan Ganjar Pranowo. Intinya bagi kedua partai ini agar masuk di logika mereka jangan mengusung calon yang bagian dari pemerintahan Jokowi. Siapa orang itu? Ya cuma Anies," kata Bawono menjawab Bloomberg Technoz.

Oleh karena itu kata dia memang tak ada pilihan politik lain selain partai-partai itu masuk Koalisi Perubahan.

Sementara soal potensi komitmen tiga partai itu menyerahkan cawapres kepada Anies juga dinilai Bawono masuk akal. Baik PKS maupun Demokrat memang dihadapkan pada kepentingan lebih besar dari sekadar menjadikan kader mereka cawapres. Dibandingkan hanya menawarkan cawapres maka potensi mendapat jatah kue dalam pemerintahan berikutnya apabila Anies menang akan lebih menarik. Pengusungan Anies menjadi point of no return.

Namun juga dia menilai bahwa ruang negosiasi cawapres memang bisa dikomunikasikan termasuk antara Surya Paloh dengan Presiden Jokowi. Terbukti beberapa waktu lalu Surya bertemu dengan Jokowi setelah sempat hubungannya disebut merenggang. Ruang itu masih bisa terbuka lantaran NasDem yang berada di koalisi pemerintah juga punya kepentingan mengamankan posisinya di kabinet.

"Ruang negosiasi di mana di cawapres itu yang dikomunikasikan ke Jokowi. Kalau saya lihat ya pak Surya mungkin bilang ya begini yang cawapres ya mbok jangan terlalu resisten dengan Anies. Monggo cawapres bisa diletakkan orang bapak (Jokowi) karena berisiko pula bagi Jokowi untuk resisten ke Anies karena dia juga punya peluang. Jadi bisa saja pak Jokowi menaruh telur di dua keranjang," ucapnya.

Dubes Amerika Serikat

Sementara sepekan lalu Duta Besar (Dubes) AS untuk Indonesia Sung Yong Kim mendatangi kantor DPP PKS (15/2/2023). Kunjungan itu adalah perdana bagi Kim ke markas PKS dan diakui PKS bahwa pembicaraan dengan Dubes AS adalah seputar politik. Sejumlah elite PKS menerima Dubes Kim seperti Sekjen PKS Aboe Bakar Al Habsyi dan Bendahara Umum Mahfudz Abdurrahman.

Kedatangan Dubes Kim ke PKS kemudian dikait-kaitkan dengan pemilihan presiden (pilpres) dan dukungan PKS terhadap Anies. Pun setelah Kamis petang, PKS mendeklarasikan Anies Baswedan.

Namun menurut Boni Hargens, PKS mungkin bisa mengartikan kedatangan tersebut sebagai dukungan AS sayangnya hal tersebut terlalu dini disimpulkan.

"Kalau restu AS enggak ada ukurannya dan kita enggak bisa memastikan mendukung. Secara subjektif silaturahim ya itu saja. Apakah Dubes ini akan berkunjung ke PDIP, Gerindra. Nah artinya bahwa bisa saja PKS menafsir sepihak Amerika mendukung," kata dia.

Menurutnya memang soal proxy war politik adalah bacaan umum namun hal tersebut juga harus dikaitkan dengan bagaimana kondisi hubungan kedua negara. Selama ini meski arah pemerintahan RI dianggap dekat dengan China namun menurut Boni tak sepenuhnya demikian. Secara umum pertahanan kata dia berkiblat ke AS walau ekonomi ke China dan hal itu adalah tren global saat ini.

Bawono menanggapi hal yang sama menilai, berbagai asumsi memang bisa muncul dengan kedatangan Dubes AS ke DPP PKS. Namun menurut dia mengartikan hal tersebut sebagai sinyalemen mendukung Anies jadi capres agak terlalu jauh. Soal kedekatan kata dia, Prabowo sejak menjadi Menteri Pertahanan juga beberapa kali bertandang ke AS. 

"Buat saya kunjungan dubes AS terlalu jauh dikatakan bentuk dukungan ke Anies, kalau AS ingin lebih presiden yang friendly itu pasti dan mungkin banyak negara tak hanya AS," kata Bawono.

(ezr)