Menurut dia, KPK bisa berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Indonesia di Korea Selatan untuk memastikan keberadaan Pius. Selain itu, KPK juga memiliki kerja sama dan nota kesepahaman dengan lembaga anti korupsi Korea Selatan untuk pertukaran informasi dan penindakan tertentu.
Selain itu, kata Firli, KPK juga sudah biasa bekerja sama dengan Kepolisian Internasional atau Interpol dalam upaya pendeteksian orang di luar negeri. KPK juga tengah menyiapkan kerja sama baru dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumhan untuk pertukaran informasi di pos lintas batas.
Berdasarkan konstruksi perkara, KPK menemukan kasus berawal dari temuan BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Sorong pada 2022-2023. BPK kemudian menerbitkan surat tugas pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) kepada BPK Papua Barat.
Dalam prosesnya, Yan Piet berupaya bernegosiasi dengan BPK Papua Barat sehingga muncul kesepakatan uang suap; dengan balasan penghapusan temuan BPK. Untuk sementara, KPK telah menyita barang bukti uang senilai Rp940 juta dan jam tangan mewah Rolex.
Pada rangkaian OTT, KPK menangkap dan menetapkan enam orang tersangka. Tiga orang berperan sebagai pemberi suap yaitu Pj Bupati Sorong Yan Piet Mosso; Kepala BPKAD Sorong Efer Segidifat; dan staf BPKAD Sorong Maniel Syatfle.
Tiga orang lainnya berperan sebagai penerima suap yaitu Kepala Perwakilan BPK Papua Barat, patrice Lumumba Sihombing; Kasub Audit BPK Papua Barat Abu Hanifa; dan Ketua Tim Pemeriksa, David Patasaung.
(frg)
