"Kami diskusi terus sama pemerintah. Kalau terpetakan [lokasi smelter barunya] sudah, tetapi masih dibicarakan terus sama pemerintah," ujar Tony kepada Bloomberg Technoz, medio September.
Sayangnya, sampai dengan saat ini pemerintah belum memberikan kepastian tentang perpanjangan IUPK yang dijanjikan tersebut. Selama belum ada kepastian, Tony menegaskan Freeport tidak akan mengambil langkah investasi apapun.
“Kalau PTFI melakukan investasi, harus ada kepastian dahulu. Sebab, saya kan harus laporan kepada pemegang saham saya [Freeport McMoRan Inc.]. Saya belum bisa bilang apa-apa karena feasibility studies-nya belum jadi. Belum ada kepastian akan hal itu.”
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam sebuah kesempatan mengelaborasi urusan negosiasi Pemerintah Indonesia dengan Freeport masih berlangsung.
Salah satunya ihwal penambahan akuisisi saham PTFI sebesar 10%, dari kabar sebelumnya sebesar 20%. Saat ini, porsi saham pemerintah di PTFI sebesar 51,2%.
“Jadi yang pernah saya ngomong itu 10% ya, bukan 20%. Penambahan [kepemilikan saham pemerintah di PTFI], dengan harga semurah mungkin dan smelter-nya harus dibangun di Papua,” ujar Bahlil akhir Juni.
Bahlil mengatakan saat ini total produksi konsentrat tembaga Freeport mencapai 3 juta ton per tahun, di mana 1,7 juta ton di antaranya akan disalurkan untuk smelter baru di Gresik yang progres pembangunannya telah mencapai 78% per Agustus.
Sementara itu, sebanyak 1,3 juta ton lainnya didistribusikan untuk smelter eksisting, yang baru saja ditingkatkan kapasitas produksinya dari 800.000 ton per tahun menjadi 1,3 juta ton per tahun.
Bahlil mengisyaratkan pemerintah menghendaki agar suplai konsentrat Freeport tidak hanya difokuskan untuk fasilitas smelter baru mereka di Manyar, Gresik; tetapi juga di Papua. Saat ini, PTFI mengoperasikan tambang Grasberg, Papua yang notabene memiliki suplai tembaga dan emas nomor wahid di dunia.
Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah meminta Freeport untuk membangun satu lagi pabrik baru di Papua, sebagai kompensasi atas perpanjangan IUPK yang akan diberikan kepada perusahaan tersebut.
“Jadi konsentrat 3 juta itu full untuk menyuplai pabrik [smelter] mereka yang ada di Gresik. Nah, dengan perpanjangan ini, kami minta smelter Freeport itu harus ada satu dibangun di Papua. Kenapa? Karena itu menjadi satu kedaulatan dan menghargai orang-orang Papua juga,” jelasnya.
(wdh)
