Bloomberg Technoz, Jakarta - Akrobat anggaran ketika tahun ini hanya tersisa 1,5 bulan dan penyelenggaraan Pemilu serta Pilpres 2024 tinggal hitungan tak sampai 3 bulan, menuai sorotan. Total nilai kenaikan anggaran belanja di ujung tahun tersebut mencapai Rp68,02 triliun. 

Penambahan alokasi belanja di ujung tahun ketika nilai penyerapan anggaran negara masih rendah, membuka potensi masalah akuntabilitas di masa mendatang, menurut pandangan pengamat yang dihubungi oleh Bloomberg Technoz.

Terlebih jaraknya cukup dekat dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pilpres 2024. Kenaikan anggaran belanja terutama yang direalisasikan dalam berbagai program bantuan sosial menjadi rentan ditumpangi sebagai instrumen politik, menurut pengamat.

Tambahan belanja kebanyakan akan disalurkan dalam berbagai bentuk program bantuan sosial mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) yaitu berupa bantuan uang tunai untuk keluarga yang memiliki anak sekolah. Nilainya tidak kecil, mencapai Rp12,02 triliun yang dialokasikan untuk Kementerian Sosial (Kemensos). Selain itu, ada juga Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang digunakan untuk percepatan produksi padi dan jagung untuk Kementerian Pertanian (Kementan) senilai Rp5,82 triliun. 

Melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023, yang diteken 10 November lalu, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menaikkan anggaran untuk beberapa kelompok belanja.