"Ini sudah ada by name-by address dari tempat Bu Mensos. Surat sudah disampaikan, prosesnya bisa diakselerasi November-Desember sehingga langsung untuk 2 bulan sekaligus. Ini eksekutornya Kemensos," jelas Bendahara Negara.
Bansos Jelang Pemilu
Derasnya bantuan sosial, apalagi dilakukan jelang akhir tahun dengan mengubah APBN, mengundang tanda tanya. Apalagi bansos digelontorkan jelang Pemilu, sehingga ada aroma ‘menyuap’ rakyat demi meraup suara di Pesta Demokrasi.
“Dari sisi belanja, perilaku oportunistik para pemimpin dapat menyebabkan kebijakan fiskal yang ekspansif pada tahun Pemilu, terutama bagi pemimpin petahana. Selama periode ini, pemerintah diduga mengeluarkan lebih banyak dana untuk proyek-proyek yang mempunyai visibilitas tinggi dan meningkatkan belanja diskresi untuk meyakinkan para pemilih bahwa mereka melakukan pekerjaannya dengan baik dan menjamin terpilih kembali,” tulis riset Lembaga Penyelidikan Masyarakat dan Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).
Jelang Pemilu, lanjut riset LPEM, belanja bantuan sosial biasanya meningkat. Ini terlihat misalnya pada 2004, 2009, 2014, dan 2019.
“Membandingkan belanja bantuan sosial, salah satu bentuk belanja diskresi, pada realisasi APBN dan APBN-Perubahan, terlihat bahwa pada periode pemilu, khususnya pemilu 2014 dan 2019, realisasi belanja bantuan sosial selalu lebih tinggi dibandingkan APBN-Perubahan. Dengan pengecualian selama pandemi Covid-19, rasio ini selalu lebih rendah dari 100% pada tahun-tahun non-pemilu.
“Peningkatan belanja diskresi juga terlihat pada rasio belanja subsidi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto). Selama pemilu tahun 2004 dan 2009, belanja subsidi terhadap PDB lebih tinggi pada tahun pemilu dibandingkan dengan tahun sebelum dan sesudah pemilu. Motivasi politik para pemimpin untuk memenangkan pemilu atau bertindak demi kepentingan pemilih dapat menjadi alasan atas tren ini,” jelas riset LPEM.
Pemilu Selesai, Bansos Turun
Bagaimana tren realisasi belanja bantuan sosial? Apakah memang ada kecenderungan meningkat jelang Pemilu?
Mengutip data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat periode 2005 hingga 2022, sepertinya hal itu memang terjadi. Pada 2008, setahun jelang Pemilu, realisasi anggaran bantuan sosial naik 16,04% dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada 2009, tahun pelaksanaan Pemilu, belanja bansos melesat 27,83%. Sebagai informasi, calon petahana yaitu Susilo Bambang Yudhoyono sukses memenangkan Pemilihan Presiden (Pilpres) dengan hanya 1 putaran. Pasangan SBY-Boediono menang telak dengan perolehan suara 60,8%.
Pada 2010, setahun setelah Pemilu, realisasi belanja bantuan sosial langsung turun 6,77%.
Kemudian pada 2013, setahun sebelum Pemilu, belanja bansos naik lagi. Kali ini bertambah 21,85%. Pada 2014, belanja bantuan sosial juga masih naik 6,27%.
Lalu setelah Pemilu berlalu, yaitu pada 2015, belanja bansos turun 0,79%.
Sedangkan pada 2018, belanja bantuan sosial melesat 52,5%. Pada 2019, pos ini masih naik 33,29%.
Dalam Pilpres 2019, Jokowi yang merupakan kandidat petahana berhasil kembali menduduki posisi RI-1. Pasangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin mengumpulkan 55,5% suara rakyat.
Namun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, belanja bantuan sosial masih tumbuh usai Pemilu. Pada 2020, bahkan meroket 80,06%. Bisa dimaklumi karena 2020 adalah tahun anomali akibat pandemi Covid-19.
(aji)
