Hasilnya, Starlink melebihi 5G NSA dan LTE dari segi downlink di Slovakia. Sigit tidak mengetahui kemampuan Starlink di Indonesia, tapi menurutnya kecepatan LTE di Indonesia juga belum menyentuh angka maksimal.
Sementara dari segi latensi, Starlink berada di antara layanan seluler 3G dan 4G. Dengan kata lain, apabila 4G secara kinerja tidak berkualitas, maka internet Starlink itu hanya bisa ditandingi oleh 5G.
“Maka, Starlink ini cukup menggoda, yang melawan [internet] Starlink ini harus 5G. Kalau 5G sudah tergelar, maka tidak mengkhawatirkan, tapi kalau masih mengandalkan 4G dan Starlink tergelar kemudian dibebaskan bersaing, maka bisa jadi masyarakat jadi berminat,” jelas Sigit.
Untuk diketahui Kementerian Kominfo telah memberi hak labuh satelit khusus non geostationer (NGSO) untuk Starlink kepada Telkomsat tahun lalu. Hak tersebut mencakup layanan backhaul dalam penyelenggaraan jaringan tertutup milik anak usaha Telkom tersebut.
Direktur Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Kominfo Denny Setiawan menambahkan kehadiran Startlink di Indonesia dengan keunggulan satelit orbit rendah atau low-earth orbit (LEO)-nya dapat menjalankan peran penyediaan akses internet di pelosok atau daerah 3T (terdepan, tertinggal, dan terluar).
“Potensi bantu rural itu lumayan. Ada 1.000 area blankspot, saya juga bingung ini gimana [pengembangan infrastruktur telekomunikasi internet]. [Startlink tetap] harus mengikuti kita, nggak karpet merah,” jelas Denny.
Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka diri untuk kedatangan Starlink, salah satu lini bisnis layanan internet berbasis satelit miliarder asal Amerika Serikat (AS), Elon Musk. Akan tetapi, pemerintah baru akan memberikan izin kepada Starlink untuk memperluas pasarnya jika sudah memiliki IP Address Indonesia.
“Pokoknya kalau IP address nya bukan di kita, terus kita kontrolnya gimana? Ya kan? Kan kedaulatan kita, kedaulatan data kita harus ada dong,” kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi di kantornya, di Jakarta, Jumat (20/10/2023).
Menurut dia, Starlink harus menggunakan IP Address Indonesia agar pemerintah dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas sistem internet. Hal ini termasuk dalam kebijakan pemerintah yang ingin menertibkan konten judi online dan pornografi di ruang digital atau internet.
“Nanti judi online dari sana, nanti pornografi dari situ. Nanti kalau kamu mau nonton pornografi kamu langganan Starlink [kalau bukan IP Address Indonesia,” ujar Budi.
Hal yang kemudian ditegaskan oleh Denny, bahwa kehadiran Starlink di Indonesia harus bermitra dengan pemain lama (existing), dalam hal ini operator seluler yang telah beroperasi di Indonesia.
(dov/wep)
