Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mohammad Mahfud MD meminta TNI, Kepolisian (Polri), aparat sipil negara (ASN), birokrasi (pemerintah), KPU, dan Bawaslu bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Dia meminta mereka mengikuti arahan pemimpin tertinggi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang terus mengklaim sikapnya netral pada kontestasi politik tersebut.

"Kita ikuti sikap tegas presiden ini sebagai arah kesibukan kita dalam menyongsong dan menyelenggaran Pemilu dengan sebaik-baiknya," kata Mahfud seperti dilansir Kemenkopolhukam, Selasa (14/11/2023).

Hal ini disampaikan usai Kementerian Polhukam menerima laporan tentang dugaan kecurangan pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 di sejumlah daerah. Dalam laporan tersebut, kecurangan dilakukan oleh anggota TNI, Polri, hingga pemerintah daerah.

Praktik kecurangan tersebut berbentuk pencopotan baliho, penurunan baliho sepihak, pelarangan acara, hingga intimidasi. Sejauh ini, laporan tersebut berasal dari wilayah Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara.

"Netralitas aparat negara, telah diatur UU nomor 7 2017 tentang pemilu," kata Mahfud MD.