Anuchit Nguyen - Bloomberg News

Bloomberg, Perdana Menteri (PM) Thailand, Srettha Thavisin, membela diri terkait rencana kontroversial untuk meminjam miliaran dolar guna mendanai program bantuan langsung tunai (BLT). Dia mengatakan bahwa negara dengan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara ini sedang mengalami krisis dan memerlukan stimulus untuk mengakhiri siklus pertumbuhan satu digit yang rendah.

Pekan lalu, pemerintahan Srettha mengumumkan rencana untuk mendistribusikan 10.000 baht atau setara Rp4,3 juta kepada sekitar 50 juta warga Thailand. Ini merupakan tindakan yang akan dilakukan satu kali untuk merangsang konsumsi dan mendorong aktivitas bisnis. Shrettha mengatakan, program dompet digital yang disebut akan menelan biaya 500 miliar baht (setara Rp218 triliun) ini akan didanai melalui pinjaman negara, serta sebuah undang-undang khusus yang akan disahkan oleh parlemen pada awal tahun depan untuk memfasilitasi penggalangan dana.

Keputusan untuk beralih menggunakan pinjaman alih-alih mengambil dana dari anggaran negara seperti yang sebelumnya diindikasikan oleh Srettha, mendapat kritik dari partai oposisi dan ekonom. Mereka khawatir hal itu akan membebani negara dengan utang publik dan memicu inflasi.

Dilaporkan The Nation, Gubernur Bank Sentral Thailand atau Bank of Thailand, Sethaput Suthiwartnarueput, yang sejak awal menentang rencana pemberian uang tersebut, kembali menyampaikan ketidaksetujuannya pada pertemuan dengan Srettha pada Jumat sebelum diumumkan.