“Di Indonesia, Danone memiliki 25 pabrik dengan 13.000 karyawan dan melayani lebih dari 1 juta pedagang di seluruh negeri. Danone terus berkomitmen untuk mengembangkan investasinya di Indonesia demi turut membantu ekonomi, sosial dan kesehatan bangsa Indonesia,” kata Arif lewat pernyataan yang diterima Bloomberg Technoz, Minggu (12/11/2023).
Danone merupakan perusahaan publik yang beroperasi di 120 negara dengan karyawan dari beragam latar belakang etnis dan budaya. Sebagai entitas swasta, Danone tidak memiliki afiliasi dengan politik di manapun.
“Menanggapi hal tersebut, kami yakin konsumen sudah cerdas menyikapi isu ini dan melihat masalah ini dari sisi yang lebih luas agar kondisi sosial ekonomi di negeri sendiri tetap terjaga,” tambah Alif.
Seruan boikot kepada produk pro Israel
Seruan boikot terhadap produk-produk pro Israel sedang menggema. McDonald’s , KFC, Starbucks, dan beberama merek asal Amerika lainnya ikut diboikot masyarakat Indonesia.
McDonalds Indonesia telah memberikan keterangan terkait kontroversi aksi McDonalds Israel. “PT Rekso Nasional Food sangat prihatin melihat eskalasi konflik baru-baru ini di Timur Tengah. Sebagai pemegang waralaba yang memiliki peran dalam mengembangkan jaringan McDonalds di Indonesia, bagi kami komunitas adalah jantung dari bisnis perusahaan. Simpati kami tujukan kepada para korban, keluaarga mereka dan komunitas yang terdampak,” mengutip pernyataan PT Rekso Nasional yang diposting pada 23 Oktober lalu di akun Instagram mereka.
“Terkait dengan pemberitan terakhir mengenai McDonald's, kami ingin menegaskan bahwa PT Rekso Nasional Food adalah perusahaan swasta nasional, yang sepenuhnya dimiliki oleh pengusaha asli Indonesia dengan jumlah karyawan lebih dari 16.000 tenaga kerja lokal. McDonald's Indonesia merupakan entitas yang beroperasi secara independen dan tidak terafiliasi dengan kegiatan operasional maupun keputusan McDonald's di negara lain, termasuk McDonald's Israel.”
Fatwa MUI
MUI sendiri sudah mengeluarkan fatwa haram untuk produk-produk yang pro Israel. Ketua MUI bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh mengatakan bahwa fatwa ini dikeluarkan sebagai bentuk komitmen dukungan kepada perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina dan juga perlawanan terhadap agresi Israel serta upaya pemunahan kemanusiaan.
"Mendukung pihak yang diketahui mendukung agresi Israel, baik langsung maupun tidak langsung, seperti dengan membeli produk dari produsen yang secara nyata mendukung agresi Israel hukumnya haram," kata Niam dalam pernyataan, Jumat (10/11/2023).
Fatwa nomor 83 Tahun 2023 memiliki 4 ketentuan hukum, yakni Pertama, mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina atas agresi Israel hukumnya wajib. Kedua, dukungan sebagaimana disebutkan pada poin (1) di atas, termasuk dengan mendistribusikan zakat, infaq dan sedekah untuk kepentingan perjuangan rakyat Palestina.
(spt)
