Tak hanya menyokong Prabowo-Gibran, sejumlah pejabat eksekutif daerah juga mulai terdeteksi melakukan intervensi terhadap para lawan yaitu pasangan Ganjar Pranowo dan Mohammad Mahfud MD dari koalisi PDI Perjuangan; serta Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
PDI Perjuangan sempat meradang saat pemerintah provinsi dan kepolisian Bali mencopot paksa baliho Ganjar-Mahfud MD, awal November lalu. Pemprov Bali kemudian berdalih membantu presiden tampil di muka publik sebagai tokoh netral.
Padahal, Jokowi sendiri selalu nampak dalam acara-acara yang berkaitan dengan KIM dan Prabowo Subianto. Presiden semakin nampak berpihak dan mencoba memenangkan anaknya dalam Pemilu 2024.
"Kami mendesak kepada Bawaslu, Kompolnas, Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan kuat pemasangan Baliho Gibran oleh polisi di Jatim karena hal itu melanggar undang - undang dan tidak bisa dibenarkan dengan dalih dan alasan apapun," ujar Al Araf.
Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat juga membatalkan acara relawan Anies Baswedan di Gedung Indonesia Menggugat. Saat ini, Jawa Barat dan Bali dipimpin penjabat gubernur yang merupakan pilihan Jokowi yaitu, Bey Machmudin (Deputi Sekretariat Presiden) dan Sang Made Mahendra Jaya (Staf Khusus Mendagri).
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid mengatakan, intervensi terhadap Anies-Muhaimin tak hanya di Bandung. Menurut dia, Muhaimin juga pernah mengalami pembatalan acara karena izin ditarik saat berada di Provinsi Tanah Laut, Kalimantan Selatan.
Selain itu, beberapa acara dakwah kiai dan ulama PKB juga sempat mengalami pembatalan tiba-tiba. Hal ini diduga berkaitan dengan posisi para tokoh tersebut mendukung Anies-Muhaimin.
"Mungkin tak ada instruksi dari pusat [pemerintah], mungkin inisiatif masing-masing. Tapi itulah yang disebut bias kekuasaan," kata Jazilul.
(frg)
