Bloomberg Technoz, Jakarta - Narasi ASN, TNI dan Polri termasuk pejabat negara harus netral belakangan kerap diucapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu pada pekan lalu disinggung saat memberikan pengarahan kepada para penjabat (pj) kepala daerah se-Indonesia tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta.

Namun sayangnya diksi netralitas itu bagai lain di bibir lain di laku. Mundur beberapa bulan lalu sebelum pencalonan capres-cawapres, Jokowi tanpa tedeng aling menyatakan tak masalah cawe-cawe di politik. Hal itu kata dia demi memastikan bahwa calon suksesornya adalah figur yang akan membawa Indonesia naik kelas.

Hal lainnya adalah, bahwa belum lama ini, Jokowi saat melakukan kunjungan ke Bali justru bertemu relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ) yang menyatakan dukungan kepada Gibran. Pertemuan terjadi di Bendega Resto, Denpasar, Bali, Selasa (31/10/2023). 

Diketahui Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi sudah mendaftar ke KPU resmi menyatakan maju di pilpres.

"Ya saya kira yang membuat publik banyak yang menyesalkan dengan laku dan ucapan Presiden Jokowi. Di satu sisi mengingatkan soal netralitas tapi di sisi lain terus melakukan cawe-cawe," kata pakar politik Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Lili Romli kepada Bloomberg Technoz, Selasa petang (7/11/2023).

Padahal kata Lili, hal ini akan bisa kian mengikis kepercayaan terhadap Jokowi dan terhadap lembaga kepresidenan. Hal ini disayangkan lantaran tingkat kepercayaan terhadap Presiden selama ini cukup tinggi, survei pada September 2023 hampir 70%.

Tak berhenti soal relawan, Jokowi juga disorot lantaran membiarkan putranya Gibran tetap maju menjadi bakal cawapres lewat putusan MK yang sudah diputus melanggar kode etik. Putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 membuat calon di bawah 40 tahun seperti Gibran akhirnya digandeng Prabowo.

Jokowi usai putusan MK itu diputus, mengeluarkan tanggapan yang bak cuci tangan berlindung di balik prinsip orangtua mendukung anak-anaknya. Dia lalu mengatakan soal putusan itu ditanyakan lanjut saja ke MK.

Namun akhirnya Majelis Kehormatan MK (MKMK) menemukan pelanggaran etik berat terkait putusan itu. Ada konflik kepentingan dan intervensi oleh Ketua MK Anwar Usman yang tak lain adalah adik ipar Jokowi.

Ironisnya, Jokowi usai putusan MKMK lalu mengingatkan, pemilu tak boleh dan jangan sampai diintervensi. Pun dia mengatakan, pemilu dan prosesnya memang tak akan bisa gampang diintervensi. 

"Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai, semua TPS ada saksi dari partai-partai. Belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS. Artinya apa? Pemilu ini pemilu yang sangat terbuka, bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain," kata Presiden Jokowi di Puri Agung Ballroom, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu (8/11/2023).

Lili sendiri menilai, dengan tindakan Jokowi selama ini, sebenarnya publik bisa menangkap bahwa Presiden Jokowi akan berusaha memenangkan pasangan calon Prabowo-Gibran. Sebagai orangtua kata dia, wajar memberikan dukungan kepada putra kandungnya. Namun hal itu jadi cerita berbeda jika orangtua adalah seorang presiden maupun pejabat ASN.

"Akan tetapi menjadi suatu kesalahan besar manakala memanfaatkan posisi presiden untuk mengerahkan seluruh aparatur termasuk (bila) para pj gubernur, bupati dan wali kota untuk memenangkan anaknya tersebut. Jadi saya berharap ini tidak terjadi. Jika terjadi, saya khawatir publik akan marah," lanjut dia.

Celakanya, laku pemimpin negara tersebut akan bisa ditiru pejabat di bawahnya sekalipun kata-kata netralitas itu terus bergaung.

"Mengingat budaya ABS (asal bapak senang) dalam masyarakat kita masih ada atau mungkin masih kuat terutama di daerah-daerah. Namun demikian sekali lagi, semoga mereka tetap menjaga netralitasnya," tutup pengamat itu.

(ezr)