Apalagi, pemerintah telah menetapkan adanya perpanjangan bantuan pangan hingga Juni 2024. Dengan demikian, pasokan yang cukup dibutuhkan untuk memastikan intervensi yang dilakukan pemerintah dapat berjalan dengan baik.
“Berarti kita ada kurang lebih tambahan dari stok kita yang sekarang, yang akhir tahun itu ada 400.000 ton untuk bantuan [pangan] Presiden Jokowi, Januari, Februari, Maret, itu kan sudah 640.000 ton sendiri. Belum tambah SPHP bisa hampir 250.000—260.000 ton. Artinya kan kita sudah 900.000 ton,” ujar Buwas saat ditemui di sela rapat kerja (raker) bersama Menteri Pertanian dengan Komisi IV.
“Jadi kalau kita punya stok 1,2 juta ton pada akhir tahun, ditambah 400.000 ton jadi 1,6 juta ton. Dikurangi 900.000 ton berarti cuma [sisa] 700.000 ton. Sedangkan ada bantuan pangan lagi sampai Juni. Artinya ada [kebutuhan] 640.000 ton lagi, plus operasi pasar 3 bulan bisa 300.000 ton. Nah tanpa suplai, kita minus,” lanjutnya.
Dengan demikian, Buwas mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengalokasikan kuota impor sebanyak 2 juta ton pada 2024, tetapi tidak akan serta merta direalisasikan.
Buwas juga mengutip pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengatakan waktu produksi mengalami kemunduran, di mana Indonesia baru bisa menanam padi pada Januari 2024. Walhasil, Indonesia diprediksi belum bisa panen pada Januari hingga Maret 2024.
“Kalau kita bilang 3 bulan, April baru ada panen, tetapi kan itu belum tentu banyak. Kita juga prediksi cuaca gimana nih? Mendukung atau tidak? Ini kan baru panen pertama setelah El Nino yang kita belum tahu,” tegasnya.
(dov/wdh)